Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemerdekaan dan Persatuan

Kompas.com - 18/08/2015, 15:00 WIB

Presiden lebih banyak bicara tentang kemerosotan keadaban publik. Ia menyebut, sikap saling menghargai dan tenggang rasa dalam masyarakat dan institusi resmi, mulai dari lembaga penegak hukum, ormas, media massa, hingga partai politik, terus merosot.

Menurut Presiden, keadaan itu membuat Indonesia terjebak dalam lingkaran ego masing-masing yang akhirnya merugikan pembangunan, budaya kerja, dan karakter bangsa. ”Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme dan lamban mengatasi persoalan lain, termasuk tantangan ekonomi,” ujar Presiden.

Melalui ketiga pidatonya, Presiden mendorong kebangkitan kembali optimisme dengan kembali ke dasar fundamental ekonomi dan sosial bangsa Indonesia yang—menurut dia—masih kokoh.

Optimisme Presiden Jokowi perlu diapresiasi. Masalahnya, sejauh mana optimisme memiliki dasar dan alasan kuat? Jangan-jangan optimisme itu hanya ibarat "menggantang asap".

Hal ini terlihat dari komentar kalangan ahli dan pengamat yang menilai optimisme Presiden berlebihan. Itu berdasarkan kenyataan masih lambatnya kementerian dan lembaga (K/L) menyerap anggaran untuk realisasi pembangunan. Sampai akhir Juli 2015, penyerapan anggaran baru 32,8 persen dari yang ditargetkan APBN-P.

Sampai Presiden menyampaikan ketiga pidatonya, belum terlihat terobosan dari K/L yang memungkinkan akselerasi perbaikan keadaan ekonomi Indonesia yang disebut Presiden bakal menemukan momentum menjelang akhir tahun.

Oleh karena itu, sambil tetap berusaha keras dan berdoa agar keadaan Indonesia secara keseluruhan kembali membaik seperti optimisme Presiden, warga perlu meningkatkan kembali keadaban publik. Nilai dan perilaku semacam kesantunan, tata krama, dan solidaritas dapat mencegah Indonesia dalam doomed scenario seperti dikhawatirkan pengamat asing semacam Furnivall.

Azyumardi Azra
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; Penerima MIPI Awards 2014 untuk Kategori Pemerhati Pemerintahan dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Agustus 2015, di halaman 15 dengan judul "Kemerdekaan dan Persatuan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com