Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Andi Widjajanto Ketika Dipanggil Jokowi Bahas "Reshuffle"

Kompas.com - 12/08/2015, 17:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku memahami keputusan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Akibat perombakan itu, Andi dicopot sebagai Seskab dan diganti oleh politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung.

Ia mengaku telah mendengar lama rencana perombakan kabinet dari media massa. Namun, secara khusus, informasi itu ia dapat dari Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/8/2015) sore.   (Baca: Jelang "Reshuffle", Foto Andi Widjajanto Dipasang di Deretan Mantan Seskab)

"Waktu manggil, (Presiden) mengatakan ada kebutuhan meningkatkan kinerja kabinet. Lalu saya mengatakan, saya bisa memahami keputusan bapak," kata Andi seusai acara serah terima jabatan di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Saat bertemu Presiden, Andi mengaku sempat mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Presiden Jokowi. Tak ketinggalan, Andi juga mengaku meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama bertugas membantu Presiden. (Baca: Serah Terima Jabatan Seskab Digelar Singkat dan Tertutup)

"Kami ngobrol kecil, penting (untuk) tetap menjalin koordinasi ke depan. Kapan-kapan bisa sowan ke Presiden dan Wapres," ujarnya.

Selama menjadi Seskab, Andi merasa mendapat banyak pengalaman berharga karena harus mengelola isu dari 34 kementerian dengan beragam latar belakang. Jabatan Seskab menjadi warna tersendiri karena Andi berlatar seorang akademisi ilmu pertahanan dan intelijen.

"Seolah-olah Seskab itu ensiklopedia. Itulah konsekuensi jadi Seskab, harus mengelola 34 isu luar biasa," ucapnya.

Setelah tidak lagi menjadi Seskab, Andi meminta waktu kepada Pramono untuk berkemas dari rumah dinasnya. Ia mengaku belum memiliki rencana lain selain berlibur setelah bebas dari tugas di pemerintahan. (Baca: Mengapa Andi Widjajanto Dicopot sebagai Seskab?)

Saat ditanya mengenai motif politik di balik perombakan kabinet ini, Andi menilai hal itu sangat wajar. Pasalnya, jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri memang jabatan politik.

"Jadi kalau Presiden ingin meningkatkan konsolidasi poltik ke depan, ini sudah tepat," kata Andi.

Kompas TV Presiden Lantik 6 Menteri Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com