PKB: Tak Masuk Akal jika Parpol yang Tak Usung Calon Diberi Sanksi

Kompas.com - 07/08/2015, 16:57 WIB
Malik Haramain menegaskan, belum ada pembicaraan serius dan fit and propper test terkait Pilwali Kota Probolinggo. Ahmad FaisolMalik Haramain menegaskan, belum ada pembicaraan serius dan fit and propper test terkait Pilwali Kota Probolinggo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan memaksakan untuk mengusung calon alternatif di tujuh daerah yang saat ini masih memiliki pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak 2015.

Wakil Sekjen PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, keputusan untuk mengusung atau tidak calon di pilkada adalah hak setiap parpol dan tidak boleh dipaksakan.

"Mengusung pasangan calon itu hak partai. Artinya, kalau parpol tidak mengusung itu pilihan politik yang tidak bisa disalahkan, apalagi diberi sanksi," kata Haramain saat dihubungi, Jumat (6/8/2015).

Haramain mengatakan, tidak mudah bagi partai politik untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada. Terlebih lagi, parpol tidak bisa mengusung calonnya sendirian karena harus berpatokan syarat 20 persen perolehan suara pemilihan DPRD atau 25 persen kursi. (Baca: Politisi Gerindra: Ngapain Kita Ajukan Calon Lawan Risma Kalau untuk Kalah?)

Artinya, selain menentukan calon yang pas untuk diusung, parpol juga harus mencari rekan koalisi yang pas. Tak hanya itu, parpol juga harus memikirkan target menang saat mengusung pasangan calon.

"Rencana memberikan sanksi terhadap parpol yang tidak mengusung atau mendukung pasangan calon di pilkada 2015, terutama di tujuh daerah, tidaklah masuk akal. Kami tidak setuju sanksi itu diterapkan bagi parpol yang tidak mengusung atau mendukung pasangan calon dalam pilkada," ucapnya. (Baca: Nasdem: Sanksi untuk Parpol yang Minta Mahar Politik Itu Lebih Penting)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah berencana merevisi kembali undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, partai politik, dan pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah akan berupaya membuat aturan adanya sanksi parpol yang tak mengusung calon dalam pilkada atau pemilu. Hal ini demi mengantisipasi munculnya calon tunggal pada masa datang, seperti yang terjadi di tujuh daerah pada pilkada serentak 2015. (Baca: Mendagri Minta Masyarakat Beri Sanksi ke Parpol yang Tak Usung Calon)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ida Budhiati, juga mengusulkan agar undang-undang mewajibkan partai politik menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengusung calon kepala daerah dalam pilkada. (Baca: Komisioner KPU Usul Dibuat Aturan Bisa Beri Sanksi Parpol yang Tak Usung Calon)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Nasional
Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Nasional
Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Nasional
Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Nasional
Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Nasional
Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Nasional
Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.