Komisioner KPU Usul Dibuat Aturan Bisa Beri Sanksi Parpol yang Tak Usung Calon

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengusulkan agar undang-undang mewajibkan partai politik menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengusung calon kepala daerah dalam pilkada. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya calon tunggal kepala daerah.

"Harus diatur dalam undang-undang. Harus dilakukan telaah mendalam bahwa betul ini hak konstitusional parpol, tetapi di sisi lain penggunaan hak dengan penuh tanggung jawab," ujar Ida di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).

Menurut dia, jika parpol tidak menggunakan haknya mengusung calon kepala daerah, dikhawatirkan hal tersebut akan memberikan kerugian bagi masyarakat. Misalnya, kerugian akibat pelayanan publik yang tidak mampu dipenuhi secara optimal. (baca: Mendagri Minta Masyarakat Beri Sanksi ke Parpol yang Tak Usung Calon)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada tahap kedua pada 2017.

Ida menyarankan agar undang-undang juga mengatur sanksi bagi parpol yang tidak mengusung calon kepala daerah. Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi penundaan pilkada karena hanya ada satu pasangan calon. (baca: Zulkifli: Parpol yang Tak Usung Calon, Kok Presiden yang Tanggung Jawab?)

"Misalnya, nanti bisa diformulasikan satu sanksi administrasi bukan pidana. Misalnya, parpol tidak boleh mengikuti pelaksanaan pilkada berikutnya," kata Ida.

Berdasarkan data KPU, hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran pilkada pada Senin (3/8/2015), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, masih ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki satu pasangan bakal calon. 

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, ada 83 daerah yang berpotensi memiliki satu pasangan bakal calon. Pasalnya, di daerah itu, hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Jika salah satu pasangan bakal calon itu tidak lolos verifikasi sehingga hanya ada satu calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran. Namun, jika tak ada pendaftar baru, berarti di daerah itu hanya ada satu pasangan calon.

KPU mencatat terdapat 838 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dengan rincian 21 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 115 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan 702 pasangan calon bupati dan wakil bupati.