Gerak Ormas dalam Politik Kebangsaan

Oleh: Yohan Wahyu

JAKARTA, KOMPAS - Keberadaan organisasi kemasyarakatan diyakini mampu menjadi perekat kebangsaan. Institusi nonpemerintah yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat tersebut dipandang dapat menjembatani antara kepentingan rakyat dan negara. Meskipun gerak langkahnya belum maksimal dalam menjawab kebutuhan rakyat, ormas tetap diterima publik.

Publik menilai ormas mampu menjadi media penyalur aspirasi di tengah melemahnya kepercayaan terhadap partai politik.

Dari rangkuman hasil pengumpulan opini yang diselenggarakan Kompas pekan lalu tersimpul bahwa secara umum publik cenderung terbelah dalam memandang peran ormas. Separuh lebih publik dalam jajak pendapat (52,2 persen) memandang peran ormas saat ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum era reformasi. Sementara sebagian publik lain menyatakan sebaliknya.

Hal itu tidak lepas dari penilaian bahwa terjadi kecenderungan pelemahan peran ormas di sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Peran ormas saat ini condong terlihat elitis, yaitu sebagai lembaga yang mampu memengaruhi keputusan atau kebijakan politik negara.

Dalam persepsi publik, ormas kini cenderung lebih banyak berkiprah di kalangan terbatas dibandingkan dengan langsung bergerak turun ke bawah. Kesan elitis dari ormas semakin mengkristal. Salah satu hal yang melatari persepsi itu adalah publik berpendapat saat ini ormas lebih politis. Ormas dipandang sebagai potret kekuatan sekaligus representasi dari masyarakat di satu sisi, tetapi di sisi lain memiliki akses langsung ke negara.

Sebanyak tiga dari lima responden sepakat bahwa ormas memiliki daya tawar yang kuat ketika dihadapkan dengan negara. Ormas dipandang sebagai media yang memperkuat dan memberdayakan masyarakat serta mampu menjadi alat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proporsi yang hampir sama, publik juga meyakini bahwa ormas mampu berperan sebagai media penyaluran aspirasi ketika parpol tak dapat dipercaya lagi.

Sejumlah hasil jajak pendapat Kompas mencatat, citra partai saat ini cenderung berada di bawah angka 50 persen. Terbetik indikasi bahwa ormas menjadi media alternatif dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Politik kebangsaan

Selain menjembatani aspirasi masyarakat dengan negara, publik mengapresiasi peran ormas sebagai perekat ikatan sosial warga negara. Sumbangsih ormas dalam pembangunan karakter bangsa amatlah besar. Tujuan ormas yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat menjadi penegas kontribusi ormas pembangunan anak negeri.

Jika ditelusuri lebih jauh, ormas telah menanam investasi sejarah terkait dengan perannya dalam politik kebangsaan. Tengok saja pada era pergerakan. Tahun 1905, ormas pertama yang dibentuk kaum pribumi adalah Staats Spoorwegen Bond (Serikat Pekerja Kereta Api Negara) yang memiliki akar gerakan radikal melawan sistem kolonial. Gerakan buruh ini menandai awal gerakan sosial modern, antara lain berdirinya Boedi Oetomo. Tahun 1916, Boedi Oetomo berhasil memperjuangkan adanya Volksraad sebagai badan perwakilan rakyat. Peran Boedi Oetomo memberikan inspirasi munculnya organisasi lainnya, seperti Indische Partij (1912) dan Serikat Islam (1913).

Pada era awal pergerakan, muncul pula sejumlah ormas keagamaan yang tak kalah besar kontribusinya terhadap pembangunan karakter dan nilai-nilai kebangsaan, yang hingga kini masih memberikan sumbangsih dalam kehidupan kebangsaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Menumpukan harapan

Dua organisasi keagamaan Islam yang kini sedang menggelar muktamar tersebut memiliki modal sejarah yang besar bagi pembangunan kebangsaan. Dalam era pra-kemerdekaan, kedua organisasi ini memiliki peran dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, terutama saat-saat melawan kolonialisme.

Tahun 1937, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU ikut serta berjuang melawan penjajah di garis depan. KH Mas Mansyur, Ketua Umum Muhammadiyah kala itu, memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Demikian juga NU yang mengobarkan semangat kebangsaan melalui Resolusi Jihad. Resolusi ini dikumandangkan KH Hasyim Asy'ari pada Oktober 1945 yang berisi fatwa mati syahid bagi mereka yang tewas melawan tentara sekutu.

Peran kedua organisasi keagamaan tersebut melekat dalam sejarah kebangsaan di negeri ini. Tak heran hasil survei ini menandaskan keduanya dipandang sebagai aset bangsa. Tingkat kepuasan publik terhadap peran NU dan Muhammadiyah dalam membentuk nilai kebangsaan, membangun karakter anak negeri, menumbuhkan demokrasi, dan memelihara toleransi relatif tinggi.

Penilaian ini semakin menguat jika dilihat dari latar belakang ikatan emosional publik terhadap tiap-tiap organisasi itu. Meskipun respons dari publik warga nahdliyin dan responden warga Muhammadiyah tak serupa terhadap peran terpenting yang dijalankan NU dan Muhammadiyah selama ini, pada dasarnya apresiasi terhadap dua institusi itu sangat baik.

Publik yang mengidentikkan diri sebagai warga nahdliyin berpendapat, sumbangsih terpenting NU bagi bangsa selama ini adalah dalam membangun toleransi antarumat beragama (41,5 persen). Sementara sebagian besar publik (46,2 persen) yang mengidentifikasi diri sebagai warga Muhammadiyah memaknai peran di bidang pendidikan sebagai kontribusi terpenting organisasi itu terhadap negeri ini, selain toleransi beragama. Publik juga menyatakan puas dengan peran Muhammadiyah dan NU dalam memajukan demokrasi di Indonesia.

Penghargaan publik terhadap dua organisasi keagamaan besar di Indonesia tentu tak menempatkan keduanya layaknya kekuatan politik. Peran NU dan Muhammadiyah sebagai penjaga moral bangsa, termasuk moral politik, lebih besar maknanya bagi bangsa ini.

Meskipun demikian, menjaga jarak dengan politik bukan berarti tidak mampu memengaruhi proses politik di negeri ini. Politik kebangsaan menjadi jalan bagi Muhammadiyah dan NU untuk tetap memberikan peran dan komitmennya bagi pembangunan karakter bangsa. (Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Agustus 2015, di halaman 5 dengan judul "Gerak Ormas dalam Politik Kebangsaan".