Kalla Harap Negara ASEAN Tak Lindungi Praktik Pencucian Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap adanya peningkatan kerja sama antarkepolisian se-Asia Tenggara dalam mengurangi tindak pidana yang berpotensi lintas negara. Kalla lalu menyinggung praktik pencucian uang yang kerap dilakukan dengan mengirimkan dana ke luar negeri.

Ia berharap negara di ASEAN tidak melindungi pelaku pencucian uang yang menyimpan dananya di luar negeri.

"Jangan terjadi transfer dana yang haram atau tidak benar dilindungi kepada negara masing-masing," kata Kalla saat menghadiri pembukaan Konferensi Polisi Se-Asia Tenggara (ASEANPOL) ke-35 di Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Atas dasar itu, Wapres menilai perlu diciptakan suatu sistem kerja sama yang baik untuk mencegah tindak pidana antarnegara. Ia berharap konferensi ASEANPOL bisa menghasilkan instrumen hukum regional dalam meningkatkan kerja sama kawasan.

"Kita tidak ingin region (kawasan) ini seperti yang terjadi di Timur Tengah yang rusak karena konflik masing-masing, dan tentu diperlukan kerja sama mengatasi hal-hal tersebut. Yang penting, bagaimana ASEANPOL ini terbentuknya suatu instrumen hukum regional. Kita sudah punya hukum masing-masing, bagaimana hukum bersama dapat kita lakukan sebaik-baiknya, bagaimana mengurangi kriminal, korupsi, contohnya money laundring," tutur Kalla.

Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember mendatang semakin membuka batas antara negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Kalla menilai diperlukan pula upaya bersama dalam menjaga keamanan kawasan sehingga perdagangan antarnegara ASEAN bisa berlangsung kondusif.

Wapres juga mengingatkan tantangan bersama Kepolisian ASEAN dalam menghadapi perkembangan teknologi. "Kejahatan-kejahatan siber, kejahatan-kejahatan terorisme, human trafficking, drugs, kriminal lainnya, corruption, atau money laundring, tentu bagian dari kriminal yang melibatkan banyak negara, bersama-sama, akibat teknologi, dan juga karena kebebasan kita semua dalam menata hubungan-hubungan antar negara ini," kata dia.

Berdasarkan pengalaman selama ini, tindakan kriminal kerap melibatkan hubungan antarnegara. Misalnya saja pengalaman Indonesia dalam menangani kejahatan siber. Menurut Kalla, ada warga negara asing yang melakukan kejahatan siber yang menyerang negaranya, namun kejahatan itu dia lakukan dari Indonesia.

"Banyak negara, banyak masyarakat suatu negara melaksanakan cyber crime untuk negaranya tetapi beroperasi di Indonesia. Tentu hal ini memerlukan kerja sama yang baik untuk melindungi negara-negara daripada kejahatan seperti itu," tutur Kalla.

Demikian juga dengaan aksi terorisme. Ia menilai terbuka kemungkinan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia mendapatkan pasokan logistik dari negara lain. Adapula pelaku tindak pidana yang menyeberang ke negara lain begitu ditetapkan sebagai buronan.

"Begitu juga sebaliknya, terorisme dari Indonesia kadang-kadang jadi pelatih atau memberikan pengalaman kepada orang lain yang terjadi juga konflik yang sama karena itu dibutuhkan kerja sama menanggulangi hal tersebut," kata dia.

Oleh karena itu, Wapres menilai perlunya pertukaran informasi dan intelijen antara lembaga Kepolisian di negara-negara ASEAN.

ASEANAPOL merupakan forum kerja sama resmi Kepala Kepolisian seluruh negara anggota ASEAN yang membahas isu strategis di kawasan tersebut. Rangkaian konferensi ASEANPOL memiliki sejumlah agenda pokok, di antaranya pertemuan para kepala kepolisian yang membahas isu strategis, dan pertemuan Kepala Kepolisian negara Asean dengan ketua delegasi negara mitra dialog.

Forum ini diikuti 20 negara yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, 3 negara peninjau, serta 7 negara mitra dialog.