Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Brimob Dilatih TNI agar Mampu Tangkap Teroris di Hutan

Kompas.com - 27/07/2015, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan bahwa permintaannya pada TNI Angkatan Darat melatih personel Korps Brigade Mobil (Brimob) ikut pendidikan dan pelatihan (Diklat) Raider dimaksudkan untuk menambah kemampuan dalam rangka menangkap teroris yang bersembunyi di hutan. Menurut Badrodin, Brimob perlu dilatih oleh TNI AD untuk peningkatan kemampuan bertahan hidup di hutan.

Badrodin menjelaskan, Polri mengalami kendala saat akan menangkap teroris kelompok Santoso yang bersembunyi di dalam hutan atau daerah pegunungan di Poso. Kemampuan anggota Brimob sangat terbatas saat berada di medan yang sulit seperti di hutan tersebut.

"Dalam penegakan hukum, pengejaran terhadap Santoso yang ada di gunung-gunung dan hutan kita perlu peningkatan tertentu," kata Badrodin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Ia melanjutkan, pelatihan dari TNI AD akan dikhususkan pada pelatihan bertahan hidup di dalam hutan. Badrodin mengakui bahwa Brimob tidak memiliki kemampuan bertahan hidup di dalam hutan seperti anggota TNI.

"Kan enggak bisa anggota Brimob bertahan di hutan. Densus tidak diperuntukkan di hutan, bagaimana bisa survival. Mereka (Brimob) sehari dua hari turun, kapan kita ngejarnya," ucap Badrodin. 

Badrodin menambahkan, peningkatan kemampuan Brimob ini diperlukan karena teroris kerap menjadikan hutan sebagai lokasi untuk bersembunyi. Ia mengaku telah menyampaikan permintaan ini pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Rencananya, Badrodin akan menerjunkan dua kompi personel Brimob untuk mengikuti latihan bersama TNI AD tersebut. Waktu pelatihannya diharapkan dapat terlaksana pada tahun ini sesuai dengan ketersediaan anggaran.

"Dari pembicaraan awal (Panglima TNI) sudah bersedia. Karena mengejar (teroris) itu tidak cukup baru satu minggu turun, padahal itu pengejaran bisa berpuluh-puluh hari," ucapnya.

TNI menolak permintaan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk memberikan pelatihan Raider kepada seluruh personel Brimob Polri. (Baca: Tak Ingin Polisi Dimiliterkan, TNI Tolak Pelatihan Raider untuk Brimob)

"Rasanya tak mungkin. Secara lisan, itu sudah disampaikan oleh Danjen Kopassus," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya saat dihubungi Kompas.com pada Senin (27/7/2015).

Selama ini Diklat Raider berlangsung di Pusat Pendidikan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus) TNI AD di kawasan Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan KSAD, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri bernomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 perihal permohonan mengikutsertakan personel Korps Brimob Polri dalam Diklat Raider TNI AD. Dalam surat itu, Kapolri meminta agar program latihan dan pendidikan raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016.

Wakil Kepala Korps Brimob Polri dan Komandan Jenderal Kopassus pada 8 Juli 2015 di Markas Komando Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, membahas proses penjajakan kerja sama tersebut.

TNI menolak permintaan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk memberikan pelatihan Raider kepada seluruh personel Brimob Polri.

"Rasanya tak mungkin. Secara lisan, itu sudah disampaikan oleh Danjen Kopassus," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya saat dihubungi Kompas.com pada Senin (27/7/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com