Kompas.com - 24/07/2015, 17:48 WIB
Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau lebih dikenal Pasha Ungu, mengumumkan dirinya sebagai calon Wali Kota Palu, dari Partai Amanat Nasional (PAN), di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSigit Purnomo Syamsuddin Said atau lebih dikenal Pasha Ungu, mengumumkan dirinya sebagai calon Wali Kota Palu, dari Partai Amanat Nasional (PAN), di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang populer disapa Pasha menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Vokalis band Ungu ini hendak mendaftarkan diri mengikuti Pilkada serentak untuk menjadi Wali Kota Palu.

"Saya lapor LHKPN untuk maju Wali Kota Palu," ujar Pasha di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Kedatangan Pasha ke Gedung KPK sontak mengundang kehebohan. Iseng, sejumlah pewarta meminta Pasha untuk menyanyikan lagu. Namun Pasha enggan meladeninya.

Pasha yang dicalonkan Partai Amanat Nasional ini mengaku sengaja datang langsung untuk menyerahkan LHKPN ke KPK tanpa melalui utusannya. "Biar saya tahu, kan mau belajar," kata Pasha.

Namun, Pasha enggan mengungkap jumlah harta kekayaan. Ia mengatakan, salah satu yang dilaporkannya adalah mobil mewahnya. "Ya kurang lebih (termasuk) lah," kata dia. (Baca juga: Pasha "Ungu" Ingin Jadi Wali Kota Palu, Ini Alasannya)

KPK telah membuka loket penerimaan LHKPN bagi para bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak. LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur Pilkada serentak.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, hingga Kamis (23/7/2015), sekitar 600 orang bakal calon kepala daerah telah menyerahkan LHKPN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sejauh ini yang menyampaikan LHKPN ada 602 orang. Harusnya nanti banyak lagi yang akan mendaftar," ujar Adnan. (Baca: Sebanyak 602 Bakal Calon Kepala Daerah Serahkan LHKPN ke KPK)

Loket tersebut dibuka sejak 22 Juli hingga 7 Agustus 2015. Karena waktunya yang terbatas, Adnan pun mengimbau bakal calon kepala daerah untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Persyaratan penyerahan LHKPN tertera di situs KPK www.kpk.go.id.

"KPK akan mengumumkan nanti nama-nama bakal calon yang sudah mengumpulkan LHKPN dalam rangka Pemilukada, memberi bukti pendaftaran, serta ringkasan harta bakal calon," kata Adnan.

Adnan pun meminta bakal calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri dalam Pilkada serentak untuk jujur saat mengisi LHKPN. Menurut dia, bersih atau tidaknya kepala daerah dapat dilihat dari kejujurannya mengisi laporan harta kekayaan. Ia menambahkan, LHKPN merupakan bentuk transparansi pejabat publik.

"Kejujuran calon itu bisa dilihat dari sekarang. Kalau terpilih, sudah nampak dari sekarang dia transparan terhadap harta kekayaannya," kata Adnan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.