Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?

Kekhawatiran masyarakat sangat dipahami terkait merebaknya dinasti politik. Ini karena, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, pada tahun 2013 sebanyak 61 kepala daerah atau 11 persen dari semua kepala daerah di Indonesia mempunyai jaringan politik kekerabatan atau dinasti politik. Bahkan, gejala menguatnya dinasti politik telah menjebak demokrasi menuju dynast-ocracy (dinastokrasi) sudah diangkat dalam editorial The Jakarta Post edisi 21 Agustus 2008.

Dalam perspektif kekinian, keputusan Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan membuat politik dinasti semakin sulit dikendalikan. Para pemegang kekuasaan semakin leluasa membangun imperium dinasti politik. Hal ini karena praktik demokrasi selama lebih kurang satu setengah dekade terakhir semakin oligarkis dan proses rekrutmen politik didominasi oleh kapital. Persaingan elite politik tidak didasarkan atas kualitas komitmen mereka terhadap kebijakan publik yang memihak rakyat, melainkan transaksi kepentingan kekuasaan.

Perasaan miris terhadap merajalelanya politik dinasti juga dapat dirasakan dalam sidang Panitia Kerja Komisi II pada waktu menyusun RUU Pilkada sekitar pertengahan tahun 2013. Sayangnya, momentum keprihatinan dan niat baik para pemutus politik untuk mengendalikan laju politik dinasti tidak disertai dengan perdebatan mendalam. Politik dinasti dianggap sebagai penyebab rusaknya tatanan demokrasi. Maka, formula mengontrol politik dinasti adalah kandidat kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan, yang dikaitkan dengan hubungan kekerabatan, dengan petahana. Pada titik ini sebenarnya dapat dirasakan absennya politik perundang-undangan negara dalam menyusun regulasi.

Belajar dari praktik penyusunan regulasi yang tanpa politik perundang-undangan serta kelihaian elite politik memanipulasi pasal dalam regulasi, perang melawan politik dinasti harus dilakukan dengan menyusun atau merevisi undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan negara, antara lain Undang-Undang Pemilu (Presiden, DPD, DPRD, dan Partai Politik), secara komprehensif, memakai paradigma yang jelas, serta sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

Namun, keinginan itu hanya dapat terwujud kalau warga negara berpartisipasi penuh dalam proses politik tersebut. Tanpa dukungan yang signifikan dari masyarakat, demokrasi di Indonesia akan selalu terjebak pada ganasnya transaksi kekuasaan yang mengandalkan kapital. Semoga berkah Hari Kemenangan semakin menjadikan manusia Indonesia berdaulat atas dirinya sendiri serta mengobarkan semangat bertanding untuk berbuat baik terhadap sesama.

J Kristiadi
Peneliti Senior CSIS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Juli 2015, di halaman 15 dengan judul "Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?".