Bupati Morotai Diperiksa KPK Usai Dilakukan Penahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Morotai Rusli Sibua sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Morotai di MK. Pemeriksaan Rusli hari ini merupakan pemeriksaan pertama setelah ditahan KPK pada Rabu (8/7/2015) lalu.

"Hari ini, RS diperiksa sebagai tersangka," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu siang.

Rusli dijemput paksa petugas KPK pada Rabu siang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6,5 jam, KPK menahan Rusli. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Rusli melalui kuasa hukumnya Achmad Rifai mengatakan, kliennya diajukan 17 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan tersebut terkait sengketa Pilkada Morotai di MK dan juga menyinggung Akil Mochtar.

"Di antaranya apakah kenal Akil Mochtar, hakim konstitusi. Kemudian soal CV Ratu Samagat. Tidak tahu," ujar Achmad.

Achmad mengatakan, kliennya bersikukuh tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk mentransfer uang kepada Akil. Kalau pun ada bukti transfer uang, menurut dia hal tersebut bukan atas kehendak Rusli.

"Tidak pernah ada uang. Tidak tahu uang dari mana. Pak Rusli tidak memerintahkan ketiga orang tersebut. Dia bersikukuh," kata Achmad.

Dalam kasus ini, diduga jumlah suap yang diberikan Rusli kepada Akil sebesar Rp 2,9 miliar. Permohonan keberatan hasil Pilkada Morotai saat itu diajukan Rusli dan pasangannya Weni R Paraisu. Gugatan itu diajukan karena mereka kalah suara dari pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice.

Dalam kasus ini, Rusli disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.