Ketua DPR: Perubahan Mitra Kerja Komisi Sudah Melalui Proses Panjang

"Kita sudah melalui proses yang panjang pada mitra-mitra itu mulai dari Bamus, sudah disampaikan ke pimpinan fraksi, waktu itu sudah diserahkan ke Pimpinan DPR," kata Setya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Dia mengatakan, pembahasan perubahan susunan mitra kerja ini dilakukan berulang kali dengan melibatkan setiap fraksi. Menurut dia, sebelum ada keputusan, setiap fraksi diminta untuk membuat surat tertulis terkait pernyataan sikap solusi dari mitra komisi ini.

"Badan Musyawarah memberikan kesempatan memberikan kesempatan lagi pada fraksi. Ternyata diminta seluruh fraksi membuat surat. Setelah membuat surat maka kita lakukan penelaahan surat yang ada," kata politisi Golkar itu.

Setelah itu, lanjut dia, Pimpinan DPR melakukan rapat pimpinan pada Selasa (20/6/2015) lalu, yang hasilnya mengubah mitra kerja komisi. Setya mengaku memimpin langsung rapim tersebut.

"Dalam pengambilan putusan, rapim saya yang pimpin beserta pimpinan yang lain Pak Taufik Kurniawan, Pak Agus Hermanto. Itu yang kita putuskan berdasarkan suara-suara dari fraksi-fraksi," ujarnya.

Ada tiga kementerian yang mengalami perubahan mitra kerja. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Komisi II ke Komisi V DPR. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beralih ke Komisi X. Sebelumnya, kementerian ini bermitra dengan Komisi VII.

Terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga ditetapkan bermitra dengan Komisi IV DPR.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup bermitra dengan Komisi VII DPR. Sebagian anggota Komisi yang bersangkutan mengaku tidak tahu mengenai perubahan mitra ini. Bahkan, anggota Komisi II DPR Syarif Abdullah menduga ada motif uang di balik pindahnya mitra kerja Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Komisi II ke Komisi V.

"Saya lihat seperti itu. Di rapat-rapat tercetus kalimat 'kami anggarkan sekian'. Ini kan kacau, karena kita ini bicara fungsi kelembagaan di DPR," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Rabu (8/7/2015).