Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Akan Santuni Warga Sipil yang Menjadi Korban Hercules

Kompas.com - 30/06/2015, 19:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan menyantuni warga sipil yang menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut jatuh menimpa permukiman warga di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2015).

"Tentu warga sipil, pemerintah akan menyantuni, tergantung kondisinya. Kita belum tahu aturannya," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Pihak kepolisian mencatat jumlah penumpang sementara dari manifes pesawat Hercules sebanyak 50 orang. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Helfi Assegaf, seperti dikutip Antara, mengatakan, jumlah itu merupakan data sementara dari penumpang yang terbang dari Lanud Suwondo.

Dari proses evakuasi hingga pukul 15.00 WIB, tim gabungan menemukan puluhan penumpang tewas. Meski telah mengevakuasi jenazah, Polda Sumut belum dapat menjelaskan identitas korban, termasuk kemungkinan adanya warga sipil.

Belum diketahui berapa jumlah penumpang dalam pesawat Hercules atau pun masyarakat sipil yang berada di permukiman yang turut menjadi korban. Diperkirakan, masih ada beberapa korban yang belum dievakuasi dari lokasi. Dugaan itu menguat karena pesawat Hercules yang dalam penerbangan dari Bandara Suwondo menuju Kepulauan Riau itu membawa 50 penumpang termasuk awak pesawat. Menurut laporan yang diterima Kalla, diduga pesawat ini jatuh karena adanya masalah teknis.

"Ya namanya pesawat militer atau pesawat sipil bisa sebab karena teknis, manusia, atau alam. Tapi ini kelihatannya karena teknis. Saya baca laporannya dia mau kembali," kata dia.

Kalla mengakui bahwa Hercules yang jatuh ini adalah pesawat tua. Burung besi yang digunakan TNI AU tersebut usianya sudah mencapai 50 tahun. Ke depannya, pemerintah akan memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara bertahap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com