Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Cak Imin yang Dipanggil Jokowi ke Istana

Kompas.com - 25/06/2015, 20:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Kamis (25/6/2015) sore ini. Apa yang dibicarakan keduanya? (Baca: Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?)

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan, Presiden memang ingin bertemu Muhaimin alias Cak Imin. Menurut Teten, tak ada pimpinan parpol atau tokoh lain yang dipanggil Presiden, selain Cak Imin.

"Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka, dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Enggak ada yang lain, PKB saja," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan pertemuan tersebut membahas soal perombakan kabinet, Teten membantahnya.

"Enggak, belum ada pembicaraan soal reshuffle," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengaku tak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Cak Imin.

"Kulo mboten nderek, saestu nggih (Saya enggak ikut, bener deh)," ujarnya.

Pratikno juga tak mau berkomentar soal spekulasi pertemuan itu terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.
 
Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi memang kerap berdiskusi dengan pimpinan partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, sebelum memutuskan suatu hal penting. Hal itu di antaranya saat melakukan seleksi menteri dan memutuskan kasus Komjen Budi Gunawan. Akan tetapi, pertemuan itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu partai politik. Hal itu berbeda denga pemanggilan Cak Imin kali ini.

Belum diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Terkait isu yang tengah berkembang saat ini, yaitu soal dana aspirasi, PKB merupakan salah satu partai koalisi yang setuju dengan penggelontoran dana tersebut. Sikap itu berbeda dengan sikap penolakan yang dilakuan partai pengusung pemerintah lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Pemerintah telah memutuskan untuk menolak usulan dana aspirasi dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com