Indeks Anti Korupsi Perusahaan Alutsista

PT Dirgantara Indonesia, satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang disurvei, masuk kategori F . Sukhoi, yang memasok pesawat tempur Sukhoi Su-35, juga masuk kategori F. Apakah kita akan meninjau ulang kerja sama bisnis militer dengan Sukhoi karena mereka masuk kategori F? Mungkin tidak karena semangat dan komitmen anti korupsi perusahaan bukan satu satunya variabel dalam menentukan dengan siapa kita mau berbisnis alusista. Sukhoi dan Rusia tidak mengaitkan bisnis alutsista dengan isu demokrasi atau pelanggaran HAM. Amerika, sebaliknya, kerap mengaitkan bisnis alutsista dengan isu demokrasi dan HAM.

Mungkin lebih baik Sukhoi kita jadikan peluang dan ladang advokasi supaya mereka meningkatkan dan menerapkan komitmen anti korupsi juga. Demikian juga kelihatannya tak terhindarkan, ke depan, PT DI dan PT Pindad juga harus mengembangkan dan menerapkan etika dan program anti korupsi dalam bisnisnya, mendisklor etik dan program anti korupsinya di situs webnya dan vokal menyuarakan anti korupsi, baik di lingkungan perusahaan maupun ke publik.

Menaikkan peringkat

Dua langkah tersebut tampaknya sejalan dengan intensi dan komitmen Moeldoko mewujudkan TNI bebas dari korupsi, seperti yang dicanangkan Agustus tahun lalu di Cilangkap. Pilihan menjadi militer bebas korupsi itu memang harus diambil karena korupsi di tubuh militer membahayakan kedaulatan bangsa dan negara, mengancam keamanan dan keselamatan warga, plus membahayakan keamanan dan keselamatan tentara.

Selain itu, semangat anti korupsi dalam tubuh dan industri militer sekarang ini juga sudah mulai menjadi arus pemikiran utama di mana-mana. Tampaknya adopsi dan penerapan etika dan program anti korupsi sudah menjadi standar perilaku baru bagi perusahaan dalam mengembangkan industri dan bisnis alutsista.

Besar kemungkinan langkah ini bisa meningkatkan peringkat kategori risiko korupsi militer kita dari E (sangat tinggi) saat ini, taruhlah menjadi C (moderat) dalam beberapa tahun ke depan. Dalam jangka lebih panjang nanti militer kita bisa sejajar dengan Australia dan Jerman yang risiko korupsi militernya sangat rendah (A). Atau dengan Austria, Norwegia, Korea Selatan, Swedia, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat yang risiko korupsinya rendah (B).

Untuk melaksanakan tugas berat dan suci itu, tampaknya Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan memperpanjang masa kerja dan jabatan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun pada Agustus tahun ini. Opsi lain, Presiden mengangkat panglima baru yang potensial komit dan mampu melaksanakan misi itu.

Dedi Haryadi
Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juni 2015 dengan judul "Indeks Anti Korupsi Perusahaan Alutsista".