Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Gunung Sinabung Tanggap Darurat hingga Juli

Kompas.com - 18/06/2015, 20:49 WIB
MEDAN, KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan erupsi Sinabung sebagai tanggap darurat sejak 2 Juni hingga 6 Juli 2015 akibat semakin tingginya aktivitas gunung itu.

"Potensi erupsi susulan masih tinggi, sehingga status juga masih Awas (level IV)," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Medan, Kamis (18/6/2015).

Penetapan tanggap darurat itu ditetapkan Bupati Karo, Sumatera Utara. Terkait tanggap darurat dan tetap tingginya aktivitas gunung itu, Tim Reaksi Cepat BNPB sudah berada di Karo untuk mendampingi BPBD Karo.

Bupati Karo, kata Sutopo, juga telah meminta bantuan Rp 1,4 miliar dana siap pakai untuk penanganan pengungsi kepada BNPB.

Sutopo menjelaskan, tingginya aktivitas gunung itu melihat pada Selasa lalu, misalnya, terjadi 120 kali guguran, empat kali luncuran awan panas sepanjang 2-3 km ke sisi timur-tenggara dan selatan serta dua kali luncuran lava pijar 1,5 km ke tenggara dan dua km ke selatan,

Tremor menerus serta semua parameter seismisitas masih tinggi.

Sementara pada Rabu (18/6) siang juga terjadi satu kali awan panas guguran dari puncak dengan jarak luncur sejauh 2,5 km ke tenggara dan guguran lava pijar dari puncak sejauh 700-1.500 meter ke tenggara.

Adapun jumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut terus bertambah atau sudah mencapai 10.377 jiwa. Pengungsi sebanyak 10.377 jiwa atau 2.762 kepala keluarga tersebar di 10 pos pengungsian.

Pengungsi berasal dari Desa Guru Kinayan, Tiga Pancur, Pintu Besi, Sukanalu, Beras Tepu, Sigarang-garang, Jeraya, Kuta Rayat, Kuta Gunggung, Mardinding, Kuta Tengah, dan Dusun Lau Kawar.

Pengungsi bukan hanya berasal dari desa sisi tenggara-selatan dari puncak kawah, tetapi juga dari desa di sisi utara, timur dan barat daya.

Akibat bertambahnya terus pengungsi, di beberapa pos penampungan terdapat banyak pengungsi seperti di Pos Pengungsian BPPT, Jambur Tongkoh dan Tahura sebanyak 2.728 jiwa (666 KK).

Menurut Sutopo, kebutuhan mendesak pengungsi dewasa ini adalah tenda pengungsi, selimut, MCK, makanan tambahan, lauk pauk, masker, tikar, matras, tanki air, pakaian, logistik dan psikolog untuk trauma healing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com