Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Bentuk Dua Tim untuk Jaring Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 04/06/2015, 13:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Jakarta terus mematangkan pembentukan tim penjaring yang akan menentukan calon kepala daerah bersama pengurus Golkar hasil Munas Bali. Rencananya, akan dibentuk tim pengarah dan tim pelaksana penjaringan calon kepala daerah tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Zainudin Amali menjelaskan, tim pelaksana penjaringan dibentuk karena merupakan kesepakatan dengan pengurus Golkar hasil Munas Bali.

Tim pelaksana beranggotakan lima orang dari masing-masing kubu dan akan menetapkan proses penjaringan calon kepala daerah bersama-sama.

"Walaupun tim pengarah tidak ada dalam kesepakatan, tapi kami bentuk sebagai bentuk keseriusan," kata Amali, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Amali mengungkapkan, susunan tim tersebut akan diumumkan pada Jumat (5/6/2015), setelah digelarnya rapat harian di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, kata dia, sebagai salah satu calon pimpinan tim pelaksana yang akan menjaring calon kepala daerah bersama pengurus Golkar hasil Munas Bali.

"Ada calon-calonnya, tapi kita putuskan dalam rapat besok," ujar Amali.

Pembentukan tim penjaringan bersama calon kepala daerah merupakan salah satu poin yang disepakati pengurus Golkar hasil Munas Jakarta dan Bali. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Agung Laksono dan Aburizal Bakrie di kediaman Jusuf Kalla, Sabtu (30/5/2015).

Di tingkat pusat, tim penjaringan bersama calon kepala daerah akan diisi lima anggota dari masing-masing kubu. Sedangkan untuk di daerah, tim tersebut diisi tiga anggota dari masing-masing kubu.

Kedua kubu bersepakat membentuk tim penjaringan bersama untuk memastikan keikutsertaan Golkar dalam pilkada serentak akhir tahun ini. Sementara perselisihan kepengurusan belum mencapai islah karena menunggu putusan pengadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com