Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Romy Sambut Baik jika JK Jadi Mediator Islah

Kompas.com - 01/06/2015, 17:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Persatuan Pembangunan hasil Munas Surabaya menyambut baik apabila Wakil Presiden Jusuf Kalla bersedia menjadi mediator untuk islah partainya. PPP yang dipimpin Romahurmuziy atau Romy ini meyakini, proses islah dengan PPP kubu Djan Faridz akan berlangsung mudah jika JK menjadi mediator.

"Oh, syukur (kalau JK jadi mediator). Kita menyambut baik. Kita siap kalau ada orang mau mengislahkan, kita sambut tangan terbuka," kata Wakil Sekjen PPP kubu Romy, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2015).

JK sebelumnya berhasil menjadi mediator bagi dua kubu Partai Golkar yang berselisih. Meski tak berhasil islah sepenuhnya, kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono sepakat berdamai sementara untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2015. (Baca: Jika Diminta, JK Siap Damaikan Konflik PPP)

"Islah ini kita tunggu sajalah. Mungkin nanti setelah Golkar, ketahuan bentuknya seperti apa," ucap Arsul. (Baca: Soal Konflik PPP, Djan Faridz Bertanya Mengapa JK Diam Saja?)

Arsul mengatakan, langkah islah dengan kubu Djan Faridz sebenarnya telah dijajaki. Namun, Djan tetap ingin menjadi ketua umum setelah islah dilakukan. Akhirnya, kedua kubu batal melakukan islah.

Arsul beralasan, Romy bukannya tidak mau mengalah dan meninggalkan jabatan sebagai ketua umum. Namun, Romy enggan melepas jabatannya ke Djan Faridz karena dia tidak memenuhi persyaratan menjadi ketua umum berdasarkan anggaran rumah tangga partai.

Berdasarkan ART Pasal 5 huruf D, ketua umum harus dijabat oleh kader yang setidaknya sudah menjadi pengurus selama satu periode. (Baca: Romy Ajak Djan Faridz Islah, asal Tak Ambil Posisi Ketum dan Sekjen PPP)

"Kalau belum jadi pengurus nanti orang siapa punya duit, pengusaha, bisa pidato kelihatan menarik, dan punya televisi bisa jadi pimpinan PPP. Enggak bisa begitu," ujar Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com