Jika Diminta, JK Siap Damaikan Konflik PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku siap mendamaikan konflik Partai Persatuan Pembangunan. Namun, Kalla menunggu permintaan dari internal PPP.

"Bisa, insya Allah. Kalau diminta, pasti siap saja," kata Kalla saat memantau proyek Port Kalibaru di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz. (Baca: Soal Konflik PPP, Djan Faridz Bertanya Mengapa JK Diam Saja?)

Kepada media, Djan menyampaikan harapannya agar Kalla ikut membantu penyelesaian konflik PPP, terutama antara pihaknya dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Djan mengatakan, permasalahan kepengurusan PPP yang sudah diperkarakan di pengadilan masih belum usai. (Baca: KPU Menolak Disalahkan jika Golkar dan PPP Tidak Ikut Pilkada)

Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya pihak ketiga yang mendamaikan kubunya sebagai pihak penggugat dengan Yasonna selaku tergugat di pengadilan.

Kalla sebelumnya membantu penyelesaian konflik di internal Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kedua kubu sepakat berdamai agar bisa ikut pemilihan kepala daerah serentak pada 2015.

Kubu DPP PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin M Romahurmuziy kalah di tingkat PTUN terkait SK Menkumham. Surat keputusan itu mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya.

Putusan banding diperkirakan keluar sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada akhir Juli 2015. (Baca: Kubu Djan Faridz Sambut Baik Ajakan Islah Kubu Romy)