Pancasila Telah Dilupakan?

Oleh karena itu, wacana mengenai gagasan Pancasila perlu dihidupkan lagi guna menghadirkannya kembali di tengah-tengah masyarakat kiranya perlu dipertimbangkan. Belum tentu gagasan ini bisa diterima mengingat bisa timbul kekhawatiran tertentu. Ketika Mubyarto memperkenalkan gagasan teori dan sistem Ekonomi Pancasila, banyak cendekiawan yang menanggapinya secara skeptis. Misalnya, Prof Sarbini Sumawinata menganggap Ekonomi Pancasila sebagai angan-angan yang tidak konkret jika ditanyakan bagaimana implementasinya dalam kebijakan publik. Arief Budiman juga menilai bahwa gagasan teori Ekonomi Pancasila itu kabur karena tidak didasarkan pada teori tentang manusia.

Kritik senada ditulis Sjahrir dan Nono Anwar Makarim. Kesemuanya diasosiasikan sebagai "orang-orang sosialis". Bahkan Sri-Edi Swasono, yang didukung para teknokrat FEUI, lebih suka menyebut Demokrasi Ekonomi sebagai sistem ekonomi Indonesia, yang kemudian-atas perintah Presiden Soeharto-dijabarkan prinsip-prinsipnya oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Karena itu pula, dalam rangka konkretisasi gagasan, Prof Sarbini sebagai tokoh PSI dari kalangan akademisi itu meluncurkan gagasan "Ekonomi Kerakyatan" sebagai pemikiran politik ekonomi untuk memberantas kemiskinan dengan trilogi pembangunan perdesaannya, yaitu program pembangunan infrastruktur, industrialisasi , dan monetisasi pedesaan, tetapi tanpa menyebut Pancasila sebagai sumber legitimasi. Mubyarto sendiri, dalam responsnya, mengembangkan Ekonomi Pancasila sebagai pembangunan ekonomi rakyat, terutama di desa-desa tertinggal.

Di bidang politik, pengalaman pahit dialami pula oleh konsep "Demokrasi Pancasila". Para pemikir Barat pernah menyebutnya sebagaimana "Demokrasi Rakyat" sebagai konsep unusual democracy atau demokrasi yang tidak lazim karena yang lazim adalah demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila adalah istilah lain dari "Demokrasi Terpimpin", yaitu demokrasi yang dipimpin oleh rezim otoriter atau pemerintahan "diktator proletariat" dan di Indonesia oleh "Pemimpin Besar Revolusi". Di situ pengertian "terpimpin" dianggap bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri. Padahal, yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai kritik sosial

Dari pengalaman historis itu, menghidupkan kembali wacana tentang Pancasila mengandung risiko. Di masa Reformasi, Pancasila sebagai suatu gagasan memang cenderung dibekukan, dipeti-eskan, dimasukkan ke dalam museum pemikiran atau, meminjam istilah Ulil Abshar-Abdalla, dijadikan sebagai "monumen" atau "tugu". Jika Pancasila itu disebut sebagai suatu ideologi, maka sebuah ideologi itu, menurut Weber-Rodinson, mengandung tiga komponen: spirit, mentalitas, dan lembaga. Spirit bisa menggerakkan seseorang atau masyarakat. Mentalitas tecermin dalam perilaku. Adapun lembaga terkandung dalam suatu sistem, misalnya sistem politik dan sistem ekonomi. Pemikiran kritis akan mempertanyakan realitas atau kehadiran dari tiga komponen ideologi itu.