Kompas.com - 28/05/2015, 15:08 WIB
- KOMPAS-
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Fadli Ramadhanil

JAKARTA, KOMPAS - Pemilihan kepala daerah serentak 2015 sejatinya kesempatan bagi rakyat untuk merotasi kepemimpinan di daerah. Inilah waktu yang tepat bagi rakyat untuk mengevaluasi atau bahkan memberikan koreksi pada kepemimpinan kepala daerah.

Jika kepala daerah saat ini masih memenuhi syarat, serta dianggap cakap memimpin daerah, rakyat berhak memilih kembali yang bersangkutan. Namun, sebaliknya, ketika janji politik terlupakan, mandat rakyat diabaikan dan tak ada perbaikan kesejahteraan di daerah yang dipimpin, maka pilkada adalah kesempatan paling baik untuk memperbaiki dan mengganti pemimpin daerah.

Dibajak elite politik

Kesempatan baik untuk rakyat inilah yang hendak dibajak oleh segelintir elite politik. Basis persoalan tentu saja kisruh kepengurusan dua partai "tua", Golkar dan PPP. Sengketa kepengurusan yang masih berlangsung mulai dikhawatirkan para elite partainya karena partai mereka terancam tidak bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah.

Ancaman kegagalan mengikuti kontestasi pilkada semakin menguat setelah para elite partai melalui Komisi II DPR, gagal "memaksa" KPU untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu terkait pencalonan kepala daerah. Komisi II DPR mencoba memastikan ke KPU, agar posisi dua partai politik yang sedang bersengketa tetap dapat mengikuti pencalonan kepala daerah.

Caranya dengan merekomendasikan agar KPU cukup merujuk putusan pengadilan terakhir, jika pada tahapan pencalonan dimulai, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepengurusan kedua partai politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rekomendasi ini jelas membahayakan KPU. Tidak mungkin KPU menjadikan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai rujukan dalam memverifikasi kepengurusan partai politik saat pencalonan kepala daerah. Selain bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, rekomendasi ini membahayakan keseluruhan legitimasi pilkada.

KPU akhirnya tidak mengikuti rekomendasi Komisi II DPR. KPU memutuskan hanya merujuk pada SK Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan partai politik. Jika SK tersebut sedang disengketakan di pengadilan, KPU akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Skenario terburuk, andai nanti belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tahapan pencalonan kepala daerah sudah ditutup, kedua partai politik yang bersengketa harus absen dalam pencalonan kepala daerah Desember nanti.

Kondisi inilah yang membuat DPR meradang. Kegagalan meyakinkan KPU, membuat DPR mewacanakan akan merevisi UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bagian yang akan direvisi terbatas sekali. DPR hanya akan memastikan jika belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ketika tahapan pencalonan dimulai, KPU diminta untuk merujuk pada putusan pengadilan yang terakhir saja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.