Kompas.com - 27/05/2015, 11:13 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Icha RastikaWakil Presiden Jusuf Kalla.
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya membangun sistem sanitasi yang baik. Sistem sanitasi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan warga suatu wilayah.

"Salah satu yang sebabkan orang banyak sakit itu sanitasi air. Lebih baik dana ini dibangun untuk bikin sekolah dibandingkan rumah sakit murah. Saya bilang ke Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, red), kasih kewajiban semua orang untuk bangun selokan," kata Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam acara Water, Sanitation, and Cities Forum dan Exhibition 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/5/2015).

Acara yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dihadiri Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada para kepala daerah, Kalla berpesan agar menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sanitasi. Salah satunya untuk menyediakan alat pembersih selokan warga. Ia menyebutkan, penyediaan alat pembersih selokan ini lebih penting dibandingkan dengan membeli uninterruptible power supply (UPS).

"Daripada duitnya untuk UPS, mendingan beli sekop. Kalau dana UPS Rp 300 miliar, sekop Rp 300 miliar itu sudah dapat 10 juta sekop. Bisa aman, tidak ada malaria, tidak ada demam berdarah. Kasih tahu itu Haji Lulung (anggota DPRD DKI Abraham Lunggana)," tutur Kalla disambut tawa para hadirin.

Pengadaan UPS oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menjadi perbincangan panas antara Basuki dan anggota DPRD DKI. Basuki menuding ada peran anggota DPRD dalam pengadaan UPS dengan harga fantastis pada APBD tahun lalu. (Baca Ahok Sebut Pengadaan UPS Hanya Segelintir Pokir DPRD... )

Menurut Wapres, pencegahan penyakit dengan menjaga sanitasi lebih menghemat biaya dibandingkan dengan membangun rumah sakit untuk menangani pasien. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan warga jika berobat ke rumah sakit karena terserang penyakit yang bersumber dari buruknya sanitasi.

"Harga satu sekop paling tinggi Rp 50.000, daripada buat obat malaria, bisa Rp 500.000, daripada rumah sakit penuh, dimarah-marahi orang lagi. Jadi lebih baik menjaga," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia tersebut.

Ia juga menekankan agar masyarakat ikut berperan dalam menjaga kebersihan sanitasi karena hal itu bukan hanya tugas pemerintah daerah.

Dalam acara itu, Kalla meminta langsung kepada Basuki untuk langsung memerintahkan warga DKI Jakarta agar ikut memelihara sanitasi. "Kalau semua selokan diminta wali kota yang pelihara, enggak bisa. Maka semua orang harus diwajibkan, semua orang Jakarta harus bersihkan selokan, siapa yang tidak, akan didenda," ucap Kalla.

Water, Sanitation, Cities Forum, and Exhibition merupakan kegiatan internasional yang diselenggarakan Kementerian PU Pera. Ajang ini merupakan wadah pertemuan, pemikiran, dan inovasi baru dalam pengembangan sektor air, sanitasi, dan pemukiman perkotaan.

WSC Forum and Exhibition 2015 dihadiri para ahli, praktisi, pengambil keputusan, lembaga donor internasional, lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional, serta sektor swasta dan profesional muda

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.