Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Daripada Beli UPS, Mending Beli Sekop

Kompas.com - 27/05/2015, 11:13 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya membangun sistem sanitasi yang baik. Sistem sanitasi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan warga suatu wilayah.

"Salah satu yang sebabkan orang banyak sakit itu sanitasi air. Lebih baik dana ini dibangun untuk bikin sekolah dibandingkan rumah sakit murah. Saya bilang ke Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, red), kasih kewajiban semua orang untuk bangun selokan," kata Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam acara Water, Sanitation, and Cities Forum dan Exhibition 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/5/2015).

Acara yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dihadiri Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada para kepala daerah, Kalla berpesan agar menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sanitasi. Salah satunya untuk menyediakan alat pembersih selokan warga. Ia menyebutkan, penyediaan alat pembersih selokan ini lebih penting dibandingkan dengan membeli uninterruptible power supply (UPS).

"Daripada duitnya untuk UPS, mendingan beli sekop. Kalau dana UPS Rp 300 miliar, sekop Rp 300 miliar itu sudah dapat 10 juta sekop. Bisa aman, tidak ada malaria, tidak ada demam berdarah. Kasih tahu itu Haji Lulung (anggota DPRD DKI Abraham Lunggana)," tutur Kalla disambut tawa para hadirin.

Pengadaan UPS oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menjadi perbincangan panas antara Basuki dan anggota DPRD DKI. Basuki menuding ada peran anggota DPRD dalam pengadaan UPS dengan harga fantastis pada APBD tahun lalu. (Baca Ahok Sebut Pengadaan UPS Hanya Segelintir Pokir DPRD... )

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com