Kompas.com - 27/05/2015, 11:13 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Icha RastikaWakil Presiden Jusuf Kalla.
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya membangun sistem sanitasi yang baik. Sistem sanitasi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan warga suatu wilayah.

"Salah satu yang sebabkan orang banyak sakit itu sanitasi air. Lebih baik dana ini dibangun untuk bikin sekolah dibandingkan rumah sakit murah. Saya bilang ke Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, red), kasih kewajiban semua orang untuk bangun selokan," kata Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam acara Water, Sanitation, and Cities Forum dan Exhibition 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/5/2015).

Acara yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dihadiri Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada para kepala daerah, Kalla berpesan agar menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sanitasi. Salah satunya untuk menyediakan alat pembersih selokan warga. Ia menyebutkan, penyediaan alat pembersih selokan ini lebih penting dibandingkan dengan membeli uninterruptible power supply (UPS).

"Daripada duitnya untuk UPS, mendingan beli sekop. Kalau dana UPS Rp 300 miliar, sekop Rp 300 miliar itu sudah dapat 10 juta sekop. Bisa aman, tidak ada malaria, tidak ada demam berdarah. Kasih tahu itu Haji Lulung (anggota DPRD DKI Abraham Lunggana)," tutur Kalla disambut tawa para hadirin.

Pengadaan UPS oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menjadi perbincangan panas antara Basuki dan anggota DPRD DKI. Basuki menuding ada peran anggota DPRD dalam pengadaan UPS dengan harga fantastis pada APBD tahun lalu. (Baca Ahok Sebut Pengadaan UPS Hanya Segelintir Pokir DPRD... )

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Nasional
KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

Nasional
KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.