"Kalau Ada Mahasiswa seperti Faisal Basri, Tidak Saya Luluskan!"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, menyayangkan pernyataan Faisal Basri yang menuding mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi ambruknya industri bauksit nasional belakangan ini. Terlebih lagi, hal tersebut dikait-kaitkan dengan majunya mantan Ketua Umum PAN itu pada Pilpres 2014.

"Akademisi yang jujur dan mumpuni akan sangat berhati-hati membangun hubungan kausalitas antara fakta-fakta, tidak sembarangan mengaitkan. Kalau mahasiswa bimbingan saya membuat hubungan kausalitas seperti cara Bang Faisal, pasti tidak akan saya luluskan," kata Drajad melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2015).

Tim sukses Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 ini menjelaskan, pelarangan ekspor hasil tambang mentah, termasuk bauksit, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Setiap perusahaan tambang harus membangun smelter dan mengolah bahan mentahnya sendiri sebelum diekspor.

"Ini wajib berlaku mulai 12 Januari 2014. Jadi, tuduhan Faisal Basri bahwa timing-nya dikaitkan pilpres itu salah besar. Timing-nya adalah sesuai perintah UU. Titik," ujar Drajad.

Sejak saat RUU Minerba disusun, lanjut Drajad, memang DPR mendapat banyak tekanan dari pihak asing dan antek-anteknya. Mereka tidak menginginkan Indonesia membangun smelter dan mengelola bahan mentahnya sendiri.

"Kekayaan alam Indonesia ingin dikuras mentah-mentah biar mereka yang menikmati nilai tambah besar-besaran dari pengolahan. Teknologi dan industri Indonesia tidak usah berkembang. Insinyur-insinyur Indonesia tidak usah menjadi jago pengolahan. Biar mereka saja. Di mata mereka, Indonesia cukup jadi kuli keduk saja," ujar mantan Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR pada periode 2004-2009 ini.

Tekanan ini, kata dia, makin keras ketika kebijakan hilirisasi itu dijalankan, termasuk ancaman akan dibawa ke World Trade Organization. Untungnya, amanat undang-undang tetap bisa dijalankan hingga saat ini.

"Saya berharap pemerintahan Jokowi-JK konsisten menjalankan perintah UU tersebut dan tidak tunduk pada tekanan-tekanan asing dan antek-anteknya," ujar Drajad yang dikenal sebagai loyalis Hatta ini.