Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Netizen" Sambut Positif Keputusan Jokowi soal Pansel KPK

Kompas.com - 22/05/2015, 19:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih sembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK diapresiasi positif oleh berbagai kalangan, termasuk netizen melalui media sosial.

Founder Politica Wave Yose Rizal mengatakan, hal tersebut termonitor di media sosial sejak berita tersebut diturunkan. Dengan cepat, Pansel KPK mendominasi pemberitaan di media online dan percakapan di media sosial.

"Politica Wave melakukan pemantauan pada 21 Mei 2015 atau berbarengan dengan timbulnya isu tersebut, mencatat lonjakan percakapan hanya dalam kurun waktu 24 jam. Mencapai 24.574 percakapan dan berasal dari 5.553 akun dengan jangkauan percakapan sebesar 66.551.013, serta jumlah pemberitaan di kanal pemberitaan online sebanyak 499 berita," kata Yose Rizal di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Yose menambahkan, reaksi publik akan hal tersebut yang terpantau di media sosial menunjukkan sentimen positif yang sangat besar. "Sentimen positif mendominasi 93 persen percakapan dengan lebih dari 22.000 percakapan bertendensi positif," kata dia.

Menurut Yose, hal utama dan yang paling banyak mendapat tanggapan positif adalah kesembilan anggota Pansel KPK yang semuanya perempuan. Ia memantau pujian banyak berdatangan dari berbagai kalangan, mulai dari para aktivis perempuan, aktivis antikorupsi, figur publik, hingga politisi.

Komentar itu di antaranya datang dari Yenny dan Alissa Wahid, putri dari Presiden ketiga RI Abdurrahman Wahid; penyanyi Glenn Fredly; Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan; mantan pembawa acara berita yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie; anggota band Slank Abdee Negara; pengacara Todung Mulya Lubis; politisi PDI-P Budiman Soejatmiko; dan sebagian besar netizen yang mempercakapkan hal tersebut di media sosial.

"Adapun isu negatif yang paling besar terkait Pansel KPK ini juga didapat dari isu gender, yang berasal dari kritik mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Beliau melihat dari kacamata agama yang melarang wanita untuk mengurus agama," kata dia.

Selain itu, Abdullah juga meragukan kemampuan Pansel KPK tersebut. Sebab, sebagian besar di antara mereka tidak berpengalaman dalam praktik langsung pemberantasan korupsi.

Sentimen negatif hanya sebesar enam persen dari total keseluruhan percakapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com