Temui Jokowi, Romahurmuziy Akui Juga Bicarakan Konflik PPP

Kompas.com - 19/05/2015, 19:28 WIB
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuzy usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Selasa (19/5/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilKetua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuzy usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Selasa (19/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, banyak hal yang dibahasnya bersama Presiden Joko Widodo dalam pertemuan yang dilakukan Selasa (19/5/2015). Romy, sapaan akrabnya, mengaku membicarakan persoalan ekonomi hingga konflik yang terjadi di PPP dengan Jokowi.

"Saya sampaikan (konflik PPP) tapi sifatnya umum. Presiden juga tidak dalam posisi mengomentari. Ini kan yuridiksi terpisah yang ada di lembaga yudikatif, eksekutif tidak dalam posisi itu," ujar Romy usai pertemuan dengan Jokowi.

Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi bahasan diskusinya bersama Presiden Jokowi. Misalnya, soal usulan agar menggerakkan usaha padat karya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, persoalan Rohingya, hingga situasi politik dan hukum di tanah air.

"Isu umum saja saya kira perlunya pengawalan proses penegakan hukum, kan ada salah satu lembaga penegak hukum yang akan habis masa jabatannya," ujar Romy.


Pilkada

Sementara untuk persoalan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015, menurut Romy, tidak ada lagi yang perlu didiskusikan soal itu. Dia berpendapat selama belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap, maka Surat Keputusan Menkumham menjadi rujukan bagi partai yang mengalami dualisme.

"Kita tahu, meski proses peradilan berjalan, tetapi sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dia (SK Menkumham) masih tetap berlaku," ucap Romy.

Dia juga mendukung langkah pemerintah yang menolak melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Romy menilai revisi UU Pilkada masih belum terlalu dibutuhkan.

"Justru perubahan UU pilkada ini menimbulkjan ketidakpastian baru karena baru beberapa pekan diundangkan. Sementara legislasi nasional dewan macet, mestinya teman-teman di parlemen sadar untuk menuntaskan prolegnas, bukan yang sifatnya parsial, partisan," ujarnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X