Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Tedjo: Ada Sekitar 4.000 Pengungsi yang Masih Ada di Laut

Kompas.com - 19/05/2015, 18:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno menuturkan, Pemerintah Indonesia menantikan hasil pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri tiga negara untuk mengambil langkah selanjutnya terkait imigran gelap. Berdasarkan data, Tedjo mengungkap, saat ini masih ada sekitar 4.000 imigran yang masih berada di tengah laut.

"Saya dengar kemarin sekitar 4.000 yang masih ada di laut di tiga negara. Thailand, Malaysia, dan Indonesia," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

Tedjo mengatakan, besok Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand membicarkan isu imigran gelap. Ketiga negara itu menjadi tempat tujuan imigran saat ini.

"Ini akan akan menjadi bahan saran bagi presiden untuk bagaimana menghadapi banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tapi yang sudah masuk ke dalam, akan kita urus dengan baik," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, bagi pengungsi yang masih ada di lautan maka belum tentu akan memasuki wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya akan memberikan perhatian kepada para pengungsi yang sudah memasuki wilayah Indonesia dengan memberi bantuan pangan, tempat tinggal, hingga pelayanan kesehatan.

"Kalau mereka belum masuk di wilayah kita bagaimana kita bisa meng-address. Iya kan?" ujar Retno.

Untuk pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, lanjut Retno, saat ini berjumlah 1.346 orang. Sementara total imigran gelap secara keseluruhan di Indonesia hingga Maret 2015 mencapai 11.941 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com