Kompas.com - 13/05/2015, 14:55 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yakin bahwa program Penerima Bantuan Iuran, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sudah tepat sasaran. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang luput dari bantuan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo tersebut.

"Validasi dan verifikasi data sudah kami lakukan kepada semua peserta, baik di Penjaringan dan daerah lain. Artinya, orang-orang yang tepat sasaran akan diberikan tiga kartu," kata Puan saat ditemui di Masjid Jamik Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (14/5/2015).

Kepada ratusan warga Penjaringan, Puan mengatakan bahwa pemerintah menjamin anak Indonesia lulus sekolah mulai tingkat SD hingga SMA. Dengan demikian, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan layak dan berkompetensi, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

"Sebagian besar warga, kita jamin untuk bisa mendapatkan subsidi pembayaran baik sekolah maupun kesehatan dan tentu saja keluarga sejahtera," ujarnya.

Kehadiran Puan di Penjaringan itu untuk membagikan Kartu Keluarga Sejahtera kepada warga. Pantauan Kompas.com, sejumlah warga berbondong-bondong ke acara tersebut untuk mendapatkan KKS.

Selain KKS, beberapa warga juga ada yang meminta dibuatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sejumlah warga mengaku belum terdaftar dalam PBI akibat kurangnya sosialisasi pemerintah terkait.

Selain Puan, acara tersebut juga dihadiri tiga menteri lain, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah, Menteri Kesehatan Nila Moenoek, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan. Mereka didampingi oleh beberapa pejabat utama wilayah Jakarta Utara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X