Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, Jokowi Bentuk Tim Komunikasi Presiden

Kompas.com - 11/05/2015, 17:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo menjawab harapan berbagai pihak agar dirinya memiliki juru bicara. Jokowi telah menunjuk dua orang staf khusus yang nantinya akan menjadi tim komunikasi presiden.

"Arahan Presiden, yang dibentuk tim komunikasi presiden. Itu sudah dibentuk," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto seusai acara pelantikan pejabat madya di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (11/5/2015).

Andi mengatakan, tim itu akan diisi oleh Teten Masduki dan Sukardi Rinakit. Surat Keputusan Presiden untuk kedua orang itu juga sudah diterbitkan. (Baca: Sudah Saatnya Jokowi Punya Juru Bicara)

Sebelumnya, Teten membantu Andi sebagai staf khusus Sekretaris Kabinet. Sementara Sukardi Rinakit baru ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Baca: "Ring Satu" Dianggap Gagal, Jokowi Disarankan Tunjuk Juru Bicara)

Baik Teten maupun Sukardi Rinakit adalah orang yang sudah cukup lama mendampingi Jokowi. Pada pelaksanaan pemilihan presiden lalu, keduanya kerap membantu menyiapkan naskah pidato Jokowi. Tugas itu berlanjut saat Teten dan Sukardi masuk ke dalam lingkungan Istana.

Dengan jabatan baru sebagai tim komunikasi, Teten dan Sukardi akan mengonsolidasikan segala urusan komunikasi Presiden ke publik. Namun, saat ditanyakan apakah keduanya berarti menjadi juru bicara Presiden Jokowi, Andi tak mau menjawabnya. (Baca: Tiga Deputi Luhut Juga Jadi Juru Bicara Presiden)

"Tanyakan langsung ke mereka berdua karena itu perintah dan mereka langsung bertugas di bawah Presiden. Sudah ya," ucap dia.

Sementara itu, hingga kini Teten belum menjawab pesan singkat ataupun telepon Kompas.com untuk mengonfirmasi informasi ini. (Baca: Ketua DPR Sarankan Jokowi Punya Juru Bicara)

Sebenarnya, sejak awal Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya juru bicara. Tak lama setelah Jokowi dilantik, Andi sempat mengutarakan kepada wartawan bahwa Jokowi ingin berbicara langsung kepada media seperti saat menjabat Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Namun, enam bulan setelah dilantik, sikap Jokowi berubah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com