Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ring Satu" Dianggap Gagal, Jokowi Disarankan Tunjuk Juru Bicara

Kompas.com - 11/05/2015, 16:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipandang perlu mengangkat seseorang sebagai juru bicara kepresidenan. Posisi juru bicara Presiden penting untuk meluruskan pernyataan Presiden jika keliru.

"Selama ini sering kali statement Jokowi itu kemudian sekali pun ada yang keliru, bebannya menimpa Jokowi langsung, jadi bulan-bulanan. Tetapi kalau ada jubir, minimal dia punya tameng sebelum media konfirm ke Jokowi," kata pemerhati politik, Agung Suprio, Senin (11/5/2015), di Jakarta.

Agung menilai Jokowi tidak cukup jika hanya mengandalkan dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan publik. Apalagi, orang dekat Jokowi atau dalam "ring satu" istana dinilai gagal menambah kewibawaan Presiden.

"Jokowi tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada dirinya, juga kepada ring satunya karena tidak menambah kewibawaan Presiden," ucap Agung.

Agung antara lain mengkritik pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, yang menyebut timnya menyusun pidato Jokowi pada saat Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu (Baca Pidato Jokowi di KAA Disambut Meriah, Siapa yang Membuat?). Demikian pula pernyataan Andi tentang data utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF). (Baca Istana Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Muncul Lagi Tahun 2009)

Direktur Polcomm Institute Heri Budianto juga menilai penting bagi Jokowi menunjuk seorang juru bicara untuk menyampaikan hal apa saja yang dilakukan pemerintah. Jubir juga dianggap penting untuk menghindari adanya kesalahan komunikasi antar-kementerian.

"Sehingga, penyampaiannya lebih tertata mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah," ujar dia.

Heri mencontohkan keberhasilan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki jubir. Ketika menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak, jajaran pemerintahan SBY bisa kompak satu suara. "Maka dengan demikian bisa satu suara, menteri-menteri terkait tidak usah bicara," ucap Heri.

Mengenai menteri yang cocok berperan sekaligus sebagai jubir, Heri menilai belum ada sosok yang mampu berperan demikian. Ia menilai menteri-menteri di bawah Jokowi belum mumpuni menghadapi media massa. Atas pertimbangan itu, ia menyarankan Jokowi menunjuk Jubir yang sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik.

"Karena mereka tahu bagaimana menghadapi wartawan. Kalau orang yang tidak ada latar belakang pers, komunikasi, untuk menaklukkan wartawan itu tidak mudah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com