Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sarankan Jokowi Punya Juru Bicara

Kompas.com - 09/02/2015, 11:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk juru bicara. Novanto menilai, juru bicara sangat penting untuk menyampaikan berbagai hal kepada publik.

"Ya, sudah saatnya presiden punya juru bicara yang profesional karena hal-hal yang disampaikan presiden ini banyak memberikan kontribusi besar bagi negara," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Menurut Novanto, Presiden Jokowi tidak bisa menyampaikan segala hal kepada publik karena turut disibukkan dengan berbagai urusan lain. Apabila berbagai isu penting disampaikan hanya melalui orang-orang lingkar istana, seperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Novanto khawatir pesan tidak sampai sesuai yang dimaksudkan oleh Presiden.

"Tentu harus ditindaklanjuti pihak-pihak yang profesional untuk bisa merangkum apa apa yang ditengarai presiden. Tentu hal hal yang baik ini harus disuarakan betul-betul dan diteliti sehingga pihak-pihak yang menyampaikan itu, juru bicaranya bisa sama kaedahnya dengan presiden," ucap Novanto.

Usul adanya juru bicara kepresidenan itu juga disampaikan pengamat Politik Populi Center Nico Harjanto. Menurut dia, jubir penting agar segala informasi yang datang dari istana tak simpang siur. Selain itu, presiden juga bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa perlu menyampaikan segala informasi terbaru mengenai isu yang berkembang.

"Kalau tidak ada jubir, maka akan selalu terjadi kesimpangsiuran dan kebingungan," kata Nico dalam diskusi "Publik dan Politik" yang dielenggarakan Smart FM di Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com