Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Saatnya Jokowi Punya Juru Bicara

Kompas.com - 10/05/2015, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, sebaiknya Presiden Joko Widodo segera menunjuk juru bicara sebagai yang akan menjembatani komunikasi antara Presiden dengan rakyat. Menurut dia, juru bicara tersebut akan membantu Jokowi dengan keterbatasannya menjawab pertanyaan wartawan, sehingga tidak perlu menghadapi publik secara langsung.

"Jokowi ini perlu jubir. Sekarang kan kalau tidak bisa jawab pertanyaan, cuma ketawa-tawa saja, 'hehehe'," ujar Agus, dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Agus mengatakan, tidak setiap saat Jokowi berkesempatan untuk berbicara di depan publik. Sementara, rakyat ingin mendengar perkembangan kebijakan pemerintah secara rutin setiap hari.

"Kalau mau ngomong langsung tidak apa-apa. Tapi perlu ada bumper-nya lah. Sehingga kalau ada salah-salah yang dihajar publik jubirnya, bukan langsung Jokowi," kata Agus.

Berdasarkan survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), sebanyak 52,7 persen responden menilai komunikasi Jokowi dengan masyarakat buruk. Sedangkan 39,3 persen responden menyatakan komunikasi Jokowi dengan masyarakat sudah bagus dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Dari segi pola komunikasi dan koordinasi presiden dengan berbagai lembaga dinilai sudah baik, tapi publik masih melihatnkomunikasi dengan masyarakat masih buruk," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Menurut Hendri, hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip Jokowi yang sejak awal mencitrakan diri sebagai pempimpin yang dekat dengan rakyat.

"Tapi enam bulan menjabat malah dibilang harus memperbaiki komunikasi dengan rakyat. Ini miris," kata Hendri.

Survei "Pesan Rakyat untuk Jokowi-JK" dilakukan pada 24 hingga 30 April 2015 terhadap 450 responden di Jabodetabek. Survei ini menggunakan margin of error 4,62 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com