Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bisa Gunakan Tiga Opsi Ini untuk Jaga Stabilitas Politik

Kompas.com - 09/05/2015, 19:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyebutkan ada tiga opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga stabilitas politik. Hal itu berkaitan dengan wacana perombakan anggota kabinet yang dikhawatirkan timbul karena adanya desakan dari kepentingan politik, bukan semata-mata karena evaluasi kinerja kementerian.

"Dalam kesehariannya Prsesiden berhadapan langsung dengan partai dan kepentingan koalisi di parlemen. Maka yang harus dijaga adalah stabilitas politik," ujar Hanta saat ditemui di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Menurut Hanta, opsi pertama yang dapat dilakukan adalah opsi konfigurasi. Dengan opsi ini, Presiden membangun pola bipolar dua kekuatan, misalnya sama-sama menguasai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kata dia, opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski partai pendukung pemerintah semakin banyak, dan kebijakan dipermudah, tujuan pemerintah yang ingin dicapai belum tentu berhasil sesuai rencana.

Opsi berikutnya adalah pola tripolar, atau segitiga kekuasan. Pola yang sama pernah diterapkan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Saat itu, Soekarno menguasai tiga kekuatan sekaligus, yaitu Presiden, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat.

Strategi ini membuat kedudukan Presiden tetap dominan. "Dalam opsi ini, Presiden adalah penentu. Ketika yang satu tidak mendukung, Presiden bisa mencari dukungan yang lain," kata Hanta. Sementara opsi yang ketiga adalah multipolar.

Dalam opsi ini, Presiden tidak terpengaruh dengan kepentingan koalisi mana pun. Menurut Hanta, Presiden bisa membangun koalisi ad hoc, yang didirikan dengan memilih pembantunya berdasarkan isu per isu yang sedang ditangani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Wacana Menghapus Pemilihan Langsung Gubernur DKI di Dalam Draf RUU DKJ

Wacana Menghapus Pemilihan Langsung Gubernur DKI di Dalam Draf RUU DKJ

Nasional
Hari Ini, Firli Bahuri Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Hari Ini, Firli Bahuri Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Nasional
Dapat Keluhan soal Lingkungan Rusak dan Diskriminasi Warga Adat, Ganjar: Ini Dilema...

Dapat Keluhan soal Lingkungan Rusak dan Diskriminasi Warga Adat, Ganjar: Ini Dilema...

Nasional
Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Nasional
Amnesty Internasional Sebut Dugaan Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa Mengingatkan Masa Orde Baru

Amnesty Internasional Sebut Dugaan Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa Mengingatkan Masa Orde Baru

Nasional
Hari Kesembilan Kampanye, Anies ke Bengkulu, Cak Imin Lanjutkan Safari di Aceh

Hari Kesembilan Kampanye, Anies ke Bengkulu, Cak Imin Lanjutkan Safari di Aceh

Nasional
Blunder Asam Sulfat Dalam Telaah Komunikasi

Blunder Asam Sulfat Dalam Telaah Komunikasi

Nasional
PKS Mengaku Tak Tahu Siapa Pengusul Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ

PKS Mengaku Tak Tahu Siapa Pengusul Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ

Nasional
Makan Siang bareng Hendropriyono, Prabowo: Tukar Pikiran Politik Pertahanan

Makan Siang bareng Hendropriyono, Prabowo: Tukar Pikiran Politik Pertahanan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com