Ketua Umum PAN Usul "Reshuffle" Tunggu Satu Tahun

Kompas.com - 07/05/2015, 19:21 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, saat menggelar konferensi pers seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PAN di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Umum PAN Zulkifli Hasan, saat menggelar konferensi pers seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PAN di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai pelemahan sektor ekonomi yang mendorong kritik terhadap kinerja kementerian, tidak dapat dijadikan alasan untuk mempercepat wacana reshuffle. Ia menyarankan agar perombakan anggota kabinet dilakukan paling tidak menunggu satu tahun.

"Bidang ekonomi memang melambat, tetapi apakah tim ekonomi perlu diganti. Menurut saya tunggu satu tahun," ujar Zulkifli saat ditemui seusai menutup Rakernas I PAN di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Zulkifli mengatakan, pelambatan kinerja ekonomi tidak hanya dirasakan Indonesia. Pelambatan pertumbuhan dalam bidang ekonomi merupakan permasalahan global yang juga dirasakan negara-negara lain.

Zulkifli menyarankan agar perombakan kabinet tidak dilakukan dengan terburu-buru. Meski demikian, ia menyerahkan kewenangan mengganti anggota kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal adanya reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Dorongan untuk Presiden melakukan reshuffle ini muncul dari sejumlah pihak, di antaranya partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X