Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Banyak TKI yang Kurang "Well Prepared"

Kompas.com - 05/05/2015, 21:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Subdit Repatriasi Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, M Aji Surya menilai, banyaknya kasus kekerasan terhadap TKI yang bekerja di Timur Tengah disebabkan karena minimnya persiapan yang dilakukan para pencari kerja tersebut. Padahal, untuk bisa mendatangkan seorang TKI dari Indonesia ke Arab Saudi diperlukan dana yang cukup besar.

"Banyak TKI kita yang bekerja di sana itu kurang well prepared," ujar Aji saat diskusi bertajuk "Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati" di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Ia menuturkan, untuk seorang TKI, orang Arab Saudi harus merogoh uang antara Rp 60 juta hingga Rp 70 juta. Uang tersebut digunakan untuk membiayai tiket pesawat dan sejumlah keperluan administrasi kepada penyalur jasa TKI.

Namun, ketika para TKI itu telah diterima dan mulai bekerja, mereka tak dapat menunjukkan kinerja yang maksimal. Padahal, sebelum dikirim ke luar negeri mereka telah mengantongi sertifikat yang hanya dapat diperoleh jika mereka lulus sertifikasi.

Aji menceritakan, dalam sebuah kasus ada seorang TKI yang baru saja diterima kerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga. Oleh majikannya, dia kemudian diminta untuk membunuh nyamuk dengan menyemprot obat nyamuk yang ada di kamar.

"Ketika majikannya balik ke kamar, ternyata baunya wangi sekali, apa yang terjadi? Yang untuk disemprot ternyata parfum yang baru dibeli dari Paris. Hal seperti banyak sekali terjadi," ucapnya.

Aji menuturkan, untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap TKI, seharusnya penyalur jasa tenaga kerja dapat memberikan pelatihan yang maksimal. Pelatihan tersebut guna meningkatkan kemampuan dan daya tawar TKI daripada tenaga kerja negara lain.

"Kita seharusnya bisa jadi perawat, satpam sehingga masa kerjanya teratur, skill lebih tinggi, gaji lebih besar," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com