Kompas.com - 05/05/2015, 18:53 WIB
Korupsi. s3images.coroflot.comKorupsi.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI diapresiasi karena telah menunjukkan sebuah sinergi di antara penegak hukum dalam menjalankan arahan Presiden sebagai kepala negara. Terlebih lagi, pertemuan tersebut berhasil melahirkan kesepakatan untuk membentuk Satgas Antikorupsi.

Menurut Ketua DPR RI Setya Novanto, pertemuan yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI itu adalah perwujudan komitmen Presiden Joko Widodo sebagai komandan dari proses penegakan hukum di Indonesia.

"Saya memberikan apresiasi dan betul-betul mendukung agar ada hubungan secara harmonis," kata Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Menurut Novanto, dia sangat menghargai adanya komitmen ketiga lembaga tersebut untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Ke depan, dia berharap tidak ada lagi saling tumpang tindih dan saling menyalahkan antarlembaga.

"Semoga semuanya bisa bekerja sama dengan baik," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, dia mengapresiasi pertemuan di antara ketiga lembaga itu. Aziz mengatakan, pihaknya akan sangat mendukung apabila Kejaksaan Agung RI bisa mengambil inisiatif agar koordinasi di antara lembaga penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik.

"Kita mendukung yang sifatnya mengoordinasikan," kata Aziz.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirait, ikut menambahkan, pertemuan ketiga lembaga itu menunjukkan adanya kekompakan dan sinergi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dia berharap, ke depannya, Satgas Antikorupsi yang dibentuk akan meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi.

"Koordinasi baik ini akan membuat kepercayaan publik kepada masalah hukum terangkat bila melihat otoritas penegak hukum bisa bekerja sama dengan baik," ujar Maruarar.

Pada Senin (4/5/2015) kemarin, para pimpinan KPK, Polri, dan Kejagung melakukan pertemuan tertutup di Kejagung. Hadir dalam pertemuan tersebut Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi SP, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. (Baca: Satgas Antikorupsi yang Digagas KPK, Polri, dan Kejagung Bersifat "Ad Hoc")

Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan itu, mereka membahas kerja sama antar-lembaga, yakni KPK, Kejagung, dan Polri, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Sementara itu, Johan mengatakan, pertemuan ini akan rutin dilakukan. Rapat koordinasi ini akan digelar bergilir mulai dari Kejaksaan Agung, KPK, dan Mabes Polri.

"Rencananya nanti akan dibentuk satgas di antara tiga lembaga ini. Selain itu, kami juga fokus membicarakan terkait korupsi di sumber daya alam," katanya. (Baca: Satgas Antikorupsi Akan Dibentuk di KPK, Polri, dan Kejaksaan)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X