Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Republik Riuh Rendah"

Kompas.com - 03/05/2015, 17:39 WIB


Oleh: Budiarto Shambazy

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo mengakui secara terbuka popularitas dia turun saat usia pemerintahannya mencapai enam bulan. "Banyak yang sampaikan ke saya, 'Pak, popularitasnya turun'. Memang policy kita di depan sakit semua," kata Jokowi dalam acara silaturahim dengan pers di Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015) malam.

Jokowi mengatakan tidak takut popularitasnya turun karena mengambil kebijakan tak populer jika itu menjamin kebaikan di kemudian hari. "Perubahan butuh pil pahit, kesabaran, pengorbanan. Tapi, keyakinan itu harus kita miliki. Perlu loncatan keberanian. Kalau itu diperlukan, akan saya putuskan," katanya.

November 2014, di hadapan warga negara Indonesia di Melbourne, Australia, Jokowi juga mengungkapkan popularitasnya turun setelah mengalihkan subsidi BBM. Sambil bercanda, dia mengatakan, hal itu hanya akan berlangsung sebulan.

"Popularitas turun gara-gara BBM, ya, itu risiko. Masa pemimpin penginnya populer terus? Kalau untuk kebaikan, saya enggak peduli enggak populer. Paling sebulan. Setelah itu minta foto lagi. Pak selfie, Pak," canda Jokowi disambut tawa hadirin.

Meski mengalami penurunan, sejumlah hasil jajak pendapat membuktikan popularitas Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla masih tergolong tinggi. Tidak perlu memperlakukan hasil jajak-jajak pendapat itu untuk mengambil keputusan meskipun tetap dibutuhkan sebagai rujukan.

Jokowi sosok yang sejauh ini dapat dianggap jujur, sederhana, dan, yang terpenting, bukan bagian bablasan Orde Baru. Persoalannya, mungkin berhubung dia the new kid on the block, dia belum membuktikan diri sebagai sosok kepala negara yang berani.

Namun, pada Jumat (1/5) kemarin, Jokowi tampak tegas meminta Polri tidak menahan seorang penyidik KPK, Novel Baswedan.

Wajar setelah enam bulan muncul rasa kecewa terhadap sebuah pemerintahan baru. Hal ini terjadi di negara mana pun di dunia. Kekecewaan itu biasanya bersumber dari kegagalan pemerintah memenuhi janji-janji kampanye.

Tidak ada politisi yang tak berbohong dalam kampanye, mulai dari ngibul sampai "kebohongan ringan" (white lies). Kedua jenis kebohongan itu mungkin dilakukan semua politisi yang bertarung di pemilihan eksekutif/legislatif dari pusat sampai daerah beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Pilpres 2014.

Keberadaan Anda selama lima menit di kotak suara bertujuan memilih wakil Anda untuk periode lima tahun. Pasti tak sedikit dari Anda yang telah menyesal memilih duet Jokowi-Kalla pada tahun lalu.

Kalau di Amerika Serikat ini namanya too dumb to be governed. Celakanya, untuk kasus di Indonesia mungkin bisa ditambahi too dumb to governed.

Intinya, tak ada politisi yang memenuhi 100 persen janji kampanye. Di lain pihak, kekecewaan itu tidak bisa langsung dikompensasi dengan pergantian legislatif/eksekutif di tengah jalan.

Belum lama ini kita menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta dan Bandung. Dari sekarang ada baiknya Presiden Jokowi mempersiapkan KTT Indonesia-Afrika untuk menggenjot ekspor kita ke "benua masa depan" yang bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi itu.

Jokowi juga sudah manggung di KTT APEC di Beijing, Tiongkok; KTT G-20 di Melbourne, Australia; dan dua kali KTT ASEAN. Semua negara dan kawasan respek terhadap Indonesia dan ingin menjalin hubungan erat dengan Jokowi.

Popularitas Jokowi pada hari-hari ini mungkin melambung karena ketegasan melakukan eksekusi gelombang kedua terhadap delapan terpidana mati perkara narkoba. Ini juga salah satu dari tiga tujuan Trisakti, yakni menjaga kedaulatan politik dan hukum kita dari penyelundupan narkoba.

Oh ya, satu lagi pernyataan Jokowi tentang perlunya mengurangi ketergantungan utang dari Bank Dunia, ADB, dan IMF. Bukankah ini juga merupakan salah satu cita-cita Trisakti mengenai kemandirian ekonomi?

Jadi, sekali lagi, Jokowi sosok sederhana dan jujur yang tak memiliki beban politik masa lalu. Mungkin saya dan Anda merasa lebih mampu menjadi presiden, tetapi dia toh sudah dipilih mayoritas rakyat melalui proses demokrasi.

Beberapa hari lalu, Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Ini sesuai dengan tagline "kerja, kerja, kerja".

Namun, tiba-tiba muncul lagi drama baru: penangkapan Novel Baswedan. Kita memang "Republik Riuh Rendah"....

* Artikel ini telah ditayangkan di Harian Kompas edisi Sabtu (2/5/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com