Polri Diminta Jelaskan Penangkapan Novel agar Publik Tak Berspekulasi

Menurut Benny, jika tak ada penjelasan dari Polri, masyarakat akan bertanya-tanya dan berspekulasi mengenai penangkapan ini.

"Apabila tidak ada penjelasan terbuka, maka publik akan menilai penangkapan Novel ada kaitannya dengan alasan umum selama ini bahwa KPK sedang diperlemah. Kalau tidak ada penjelasan publik yang lengkap, masyarakat akan membuat penilaian sendiri," kata Benny kepada Kompas.com, Jumat (1/5/2015).

Terkait kasus hukum yang menjerat Novel, Benny enggan berkomentar. Menurut dia, merupakan kewenangan Polri untuk menjalankan penegakan hukum.

"Kan KPK dan Polri sama-sama lembaga penegak hukum. Sama saja KPK nangkap orang. Polri juga nangkap orang. Yang penting prinsip transparansi agar tidak menimbulkan prasangka buruk," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Benny juga meminta pimpinan dan pegawai KPK tidak bersikap reaktif terhadap penangkapan Novel.

"Sama seperti kita minta Mabes Polri tidak boleh resisten dan melakukan perlawanan jika ada jenderal polisi aktif. Ini proses hukum yang harus kita hormati," katanya.

Novel ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi.

Surat tersebut memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Surat tertanggal 24 April 2015 itu ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum selaku penyidik Brigadir Jenderal Herry Prastowo. Sedangkan yang menyerahkan surat adalah AKBP Agus Prasetoyono dengan diketahui oleh ketua RT 003 Wisnu B dan ditandatangai pada Jumat, 1 Mei 2015.

Kasus tersebut pernah mencuat saat terjadi konflik KPK vs Polri pada 2012 saat Novel menjadi penyidik korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) tahun anggaran 2011 dengan tersangka Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo.

Pada 2004, ada anak buah Novel yang melakukan tindakan di luar hukum yang menyebabkan korban jiwa. Novel yang mengambil alih tanggung jawab anak buahnya dan ia pun sudah mendapat teguran keras.