Kasus Suap Tambang Tanah Laut, KPK Periksa Sekjen DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap perusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ia akan diperiksa sebagai saksi bagi Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat.

"Diperiksa sebagai saksi AH (Andrew Hidayat)," ujar Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (30/4/2015).

Win tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB. Ia masuk ke dalam ruangan steril tanpa memberikan keterangan apa pun kepada wartawan.

Selain Win, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan bagi karyawan PT MMS Eshter Suzanna Pakpahan dan sopir pribadi Andrew bernama Andi Junaedi.

Pada 9 April 2015, KPK menangkap Adriansyah dan anggota Polsek Menteng Agung Kristiadi di Swiss-Bel Hotel Sanur, Bali, sekitar pukul 18.45 Wita.

Di lokasi tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah. Berselang satu jam kemudian, KPK menangkap Direktur PT MMS Andrew Hidayat di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta.

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif selama 1 x 24 jam, KPK menetapkan Adriansyah dan Andrew sebagai tersangka. Sementara itu, Agung dilepaskan karena dianggap kurang memenuhi dua alat bukti permulaan tindak pidana korupsi.

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti Swasanani diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (30/4/2015). Winantuningtyastiti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat, dalam kasus suap yang juga melibatkan anggota DPR F-PDIP Adriansyah.

Kasus yang menjerat Adriansyah dan Andrew diduga terkait pengusahaan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Andrew diduga merupakan pihak pemberi uang, sementara Adriansyah selaku mantan Bupati Tanah Laut sebagai penerima uang. Agung berperan sebagai kurir atau perantara suap.

Dalam kasus ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP.