Fitra: Pembangunan Gedung Baru DPR Anggaran Siluman

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penganggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat tidak transparan. Penganggaran untuk proyek DPR senilai Rp 1 triliun lebih itu layaknya anggaran siluman.

"Setelah kita cek di APBN-P 2015, tidak ada mata anggaran yang menunjukkan rencana pembangunan Gedung DPR satu rupiah pun, sehingga bisa dikatakan ini anggaran siluman yang muncul dan dimunculkan Ketua DPR untuk memuluskan rencana pembangunan gedung baru," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Setelah melakukan pengecekan dokumen APBN-P 2015, Apung mengatakan bahwa Fitra tidak menemukan mata anggaran pembangunan Gedung DPR. Hanya terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPR senilai kurang lebih Rp 747,1 miliar. Jumlah itu terdiri dari pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor kurang lebih Rp 233,6 juta serta pemeliharaan dan penatausahaan sarana dan prasarana gedung yang anggarannya kurang lebih Rp 513,4 miliar.

"Kalau di Pemprov DKI Jakarta ada anggaran UPS (uninterruptible power supply), ini sama. Ini anggaran siluman di DPR," kata Apung.

Apung mempertanyakan sumber anggaran untuk membangun gedung jika proyek tersebut belum dianggarkan dalam APBN-P 2015. Dikhawatirkan, pembangunan gedung baru ini nantinya memotong anggaran DPR yang lain seperti dana pengembangan kerja DPR dan dana dapil. Dengan kata lain, menurut Apung, proyek pembangunan gedung DPR ini rawan manipulasi.

"Anggaran itu akan dibiayai dari mana ketika tidak ada dalam alokasi APBNP 20159 Kalau pun ada, akan memakai anggaran yang lain," ujar Apung.

Ia menilai pimpinan DPR terlalu ambisius dengan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan gedung DPR, padahal anggarannya belum dimasukkan dalam APBN-P 2015. Apung menengarai bahwa proyek itu dipaksakan karena sudah ada kesepakatan antara pimpinan DPR dan kontraktor.

"Logikanya yang ada di kepala Ketua DPR itu logika proyek, mark up, korupsi. Apalagi ini momentumnya setelah pemilu ada proyek ini. Apakah ini proyek pengembalian dana kampanye? Bisa saja," kata dia.

Fitra secara tegas menolak proyek pembangunan gedung DPR ini. Menurut Apung, rencana DPR membangun gedung tersebut bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang tengah prihatin akibat pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Di samping itu, rencana pembangunan gedung ini tidak diimbangi dengan kinerja DPR. Ia menilai kinerja DPR belum optimal dalam enam bulan menjabat. Belum ada produk undang-undang yang dihasilkan DPR periode 2014-2019 ini.

"Atau pembangunan gedung ini merupakan pengalihan isu enggak penting untuk menutupi pembajakan ekonomi Indonesia, karpet merah investor, penunjukan langsung infrastruktur triliunan," ucap dia.