Politisi PDI-P Minta Pemerintah Hati-hati soal Pertalite

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk berhati-hati dan tak terburu-buru menyetujui kebijakan PT Pertamina mengeluarkan produk bahan bakar baru dengan nilai oktan 90 yang dinamai Pertalite. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015).

"Kalau PDI-P itu kan pasti berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan Pak Presiden, tentu akan kita dukung penuh. Tapi soal BBM Pertalite ini, saya khawatir belum dibicarakan ke presiden. Maka kami himbau agar berhati-hati. Karena secara teknis sulit dilaksanakan, secara bisnis akan menimbulkan rente baru," kata Bambang.

Sejauh ini, kata dia, pihak Kementerian ESDM dan Pertamina belum pernah memberi informasi resmi kepada DPR RI atas rencana itu. Dia mengaku hanya memperoleh informasi berdasarkan apa yang disampaikan di media massa.

Bambang khawatir, nantinya Pertalite akan dibuat sebagai pengganti BBM jenis Premium yang selama ini disubsidi negara dengan angka oktan 88. Masalahnya, dengan kenaikan angka 2 oktan itu, akan diikuti kenaikan harga yang cukup besar. Premium saat ini berkisar Rp 7400-Rp 7600 per liter, sementara Pertalite nantinya akan berada di kisaran harga Rp 8000 perliter.

"Kalau Premium dihilangkan, sama saja dengan menaikkan harga BBM. Kalau itu dinaikkan, akan berat ke rakyat, perekonomian melambat," kata Bambang.

Pertamina sendiri sebelumnya menyebut bahwa keluarnya Pertalite bukan diarahkan untuk menggantikan Premium. Namun bagi Bambang, hal tersebut tak menyelesaikan masalah. Sebab ada masalah lainnya terkait pengusaha SPBU, yang jumlahnya 5.200 unit.

"Kalau Pertalite ada, kan harus ada pompa dan tangki penyimpanan baru. Apa pengusaha mau dipaksa untuk pengadaan mesin pompa baru dan tangki baru? Iya kalau ada modalnya. Apa pengusaha SPBU pasti bisa? Jadi SPBU nanti kacau juga," ujar Sekretaris Fraksi PDI-P ini.

Bambang mengatakan, masalah ini sebenarnya takkan terjadi seandainya Pemerintahan RI di beberapa tahun terakhir membuat kebijakan energi yang lebih jelas sejak awal. Sampai saat ini, Indonesia masih mentok dengan penggunaan energi berbasis fosil. Sementara rencana-rencana awal seperti pembuatan briket batubara hingga biofuel tak jelas nasibnya.

"Kalau kita mau, ke depan, untuk premium saja kebutuhan 15 juta barrel per bulan. Kalau mau, bikin kilang minyak yang bagus, toh pasarnya sudah jelas. Cuma pembangunan kilang kan ditahan terus. Ya kenapa? Karena yang impor terganggu," jelasnya.