Sikap Politik Luar Negeri Jokowi Bertolak Belakang dengan SBY

Kompas.com - 23/04/2015, 19:05 WIB
Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam Cahyo/presidenri.go.idPresiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengaku cukup terkejut dengan keberanian Presiden Joko Widodo yang menyatakan pendapatnya terkait lembaga keuangan dunia. Sikap politik luar negeri Jokowi disebut bertolak belakang dengan sikap politik luar negeri mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menurut saya, seharusnya kita bangga. Karena kita berani melawan tirani Barat yang selama ini menjajah negara-negara ketiga dengan bantuan dana yang mengikat dan isu HAM," kata Tantowi dalam keterangan yang diterima media, Kamis (23/4/2015).

Tantowi mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, Indonesia terkenal dengan kebijakan politik luar negeri "cari aman" dengan fondasi bebas aktif. Fondasi tersebut merupakan fondasi politik yang dicetuskan oleh Presiden pertama RI, Bung Karno.

"Di zaman SBY, polugri (politik luar negeri) kita dibuat mandul lagi lewat slogan sejuta kawan tidak ada musuh," katanya. (Baca: Kritik PBB Tak Berdaya, Jokowi Dapat Tepuk Tangan Meriah di KAA)

Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia kini berani bersuara keras menyatakan sikap politiknya. Kondisi ini tentu akan meningkatkan posisi politik Indonesia di mata internasional.

"Jangankan dunia, kita pun terkaget-kaget dengan keberanian (Jokowi) ini," katanya.

Sebelumnya Jokowi mengkritik sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Presiden juga mengkritik keberadaan dua lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," ujar Jokowi dalam pidatonya, Rabu (22/4/2015).

Jokowi berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya pada tiga lembaga keuangan internasional itu. Menurut dia, negara-negara Asia dan Afrika wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan dunia baru. (Baca: Ini Isi Pidato Jokowi yang Mendapat Sambutan Hangat Peserta KAA)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X