Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Ini Kali Pertama Kasus Pelanggaran HAM Dibahas Serius

Kompas.com - 21/04/2015, 18:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurkholis yakin, tim yang dibentuk mengusut kasus pelanggaran HAM pada masa lalu mampu menyelesaikan tugasnya. Keyakinan didasari oleh komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang tak terselesaikan.

"Ini kali pertama di Republik Indonesia ini, kasus pelanggaran HAM berat dibicarakan secara serius oleh petinggi-petinggi negara. Ini patut diapresiasi ya," ujar Nurkholis di kantor Jaksa Agung, Selasa (21/4/2015).

Nurkholis mengakui, selama ini Komnas HAM seolah berjuang sendiri menyelesaikan kasus HAM berat pada masa lalu. Terakhir, Komnas HAM menggelar Kongres HAM Nasional pada 10 Desember 2014 yang lalu. Dalam kongres itu, Komnas HAM meminta masukan kepada pemerintah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus HAM pada masa lalu.

"Ternyata pemerintah meresponsnya dengan membentuk tim. Salah satu tugas tim ini untuk memetakan kembali kasus yang sebelumnya telah diselidiki, lalu ini akan dipilih mana yang jalur yudisial, mana yang rekonsiliasi," ujar dia.

Dalam waktu dekat, tim akan berdiskusi soal rencana penyelesaian kasus. Rencana tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Sebelum itu, tim akan menyewa bangunan untuk dijadikan rumah rekonsiliasi yang dalam hal ini akan menjadi tempat kerja tim.

Pembentukan tim adalah hasil pertemuan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Marchiano Norman, perwakilan Panglima TNI, dan para komisioner Komnas HAM di ruangan Jaksa Agung, Selasa siang.

Tedjo mengatakan, pembentukan tim adalah arahan langsung Presiden Joko Widodo. Kini, unsur-unsur itu tengah berproses mengutus delegasi untuk bergabung ke dalam tim. Setelah tim dibentuk, hal tersebut akan dilaporkan lagi kepada Presiden.

Konkretnya, ada tujuh kasus yang akan diprioritaskan untuk diusut, yakni kasus Talangsari, Wamena, Wasior, penghilangan paksa orang, penembak misterius, G30S PKI, dan kerusuhan Mei 1998.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com