Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diberi Tahu Hasil Survei Ketidakpuasan Publik Tinggi, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 19/04/2015, 17:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengaku sudah melaporkan hasil survei terakhir pihaknya, yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hasil survei itu disampaikannya saat Hanta bersama sejumlah pengamat politik lain diundang Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 48,5 persen responden menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden menyatakan puas. (Baca: 6 Bulan Pemerintahan, Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi-JK Masih Rendah)

Bagaimana respons Presiden menanggapi hasil survei itu?

"Presiden menyampaikan akan lebih meningkatkan kinerja pemerintahan supaya kepuasan publik meningkat," kata Hanta saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Selain menginformasikan hasil survei terhadap tingkat kepuasan publik, Hanta juga mengaku sempat menyampaikan hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

"Terhadap hasil itu, Jokowi tidak menjawab secara langsung. Katanya, 'ya belumlah, lihat nanti'. Beliau tidak merespons apakah akan ada (perombakan kabinet) atau tidak. Dalam forum itu, Presiden memang lebih banyak mendengar," ujarnya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com