Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua WNI Dieksekusi Mati, Pemerintah Tak Akan Panggil Dubes RI di Arab Saudi

Kompas.com - 17/04/2015, 19:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah tidak akan memanggil Duta Besar RI di Arab Saudi untuk pulang ke Tanah Air pascaeksekusi mati dua warga negara Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

"Kita nggak akan sampai ke situ. Tapi kita sebut itu sebagai ketidaklaziman internasional. Kami minta mereka tidak melakukan itu lagi dan dijanjikan oleh Dubes Arab Saudi," ujar Fachir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Fachir menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi tak mengetahui adanya eksekusi itu. Pengadilan Arab Saudi melakukan eksekusi tanpa memberitahukan ke Kementerian Luar Negeri.

"Pengadilan di sana merasa tidak perlu melapor," ucap dia.

Padahal, hal tersebut tidak lazim dalam dunia internasional. Karena itu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota protes atas dua kasus diekusi matinya dua TKI, Siti Zaenab dan Karni Binti Medi Tarsim.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku kaget saat mengetahui tiba-tiba dua WNI dieksekusi mati oleh otoritas Arab Saudi. Dia kembali menekankan bahwa eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. (baca: Jokowi Kaget Tiba-tiba Dua WNI Dieksekusi Mati)

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa pemerintah akan melakukan protes lebih keras kepada Arab Saudi. Menlu Retno LP Marsudi sudah memanggil dua kali Dubes Arab Saudi terkait masalah itu. (baca: Dua WNI Dieksekusi Mati, Wapres Janji Akan Protes Lebih Keras ke Arab Saudi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com