Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Bantah Disebut Kecolongan soal Eksekusi Mati 2 WNI di Arab Saudi

Kompas.com - 16/04/2015, 23:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa Kemenlu RI telah kecolongan dalam dua eksekusi mati warga negara Indonesia di Arab Saudi. Ia mengaku bahwa Kemenlu sudah mengetahui rencana eksekusi mati sejak awal 2015.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak kecolongan. Kita sudah tahu akan ada eksekusi sejak awal tahun 2015," ujar Iqbal, dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Menurut Iqbal, dua WNI yang dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi, dalam dua hari berturut-turut, yaitu Siti Zaenab dan Karni bin Medi Tarsim, adalah terpidana yang telah menerima keputusan tetap pengadilan.

Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir mengatakan, pihaknya menyesalkan Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi sedikit pun mengenai kapan dan di mana eksekusi akan dilakukan.

Padahal, dalam kesepakatan yang telah dipahami negara-negara internasional, notifikasi diberikan setidaknya tiga hari sebelum dilaksanakannya eksekusi.

"Sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa dua WNI menghadapi ancaman hukuman mati dan akan segera dilaksanakan. Dalam kunjungan keluarga Siti maupun Karni, pada akhir Maret lalu, mereka pun sudah menyadari keadaan keduanya," kata Arrmanatha.

Pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati kepada dua WNI tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Siti Zaenab, TKI yang sudah mendekam di penjara Madinah sejak 1999, dieksekusi mati pada Selasa (14/4/2015) siang waktu Indonesia. Sementara itu, siang tadi, Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi menerima informasi bahwa Karni telah dieksekusi pada pukul 10.00 waktu setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com