Kompas.com - 14/04/2015, 14:59 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015 di Jakarta, Selasa (14/4/2015).  ADHIS SISWANTO/KOMPAS.comMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015 di Jakarta, Selasa (14/4/2015).
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2013 lalu pemerintah memberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta pendudukan sebagai penanda rumah tangga miskin dan rentan. Para pemegang KPS tersebut merupakan 25 persen dari rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.

Saat ini KPS sedang digantikan dengan Kartu Keluarga Sehat (KKS). Fungsi KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera.

Namun, sepanjang periode 2011-2015 ditemukan banyak terjadi kasus ketidakakuratan data. Padahal, Program Perlindungan Sosial (KPS) membuntuhkan pasokan data yang akurat. Karena itulah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mencanangkan perlunya verifikasi dan validasi data pemegang KPS yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan masyarakat.

"Dengan adanya data yang valid dan terverifikasi, inclusion dan exclusion error yang mungkin terjadi pada saat pendistibusian KIS, KIP, dan KKS bisa diminimalkan," ujar Khofifah pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015 di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Rakornas tersebut dihadiri sekitar 1.700 peserta terdiri dari Kadinsos Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala BK3S Provinsi, Kadinsos Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/kota, Perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, serta Unit teknis terkait di lingkungan Kementerian RI. Rakornas tersebut diadakan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia.

"Karena yang paling tahu siapa rakyatnya dan kemudian siapa rumah tangga sasaran yang cocok menerima program dari pemerintah itu tentu saja kepala daerahnya," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang ikut memberikan sambutan.

Adapun peran Kementerian Sosial dan Pemerintahan Daerah dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan sudah sesuai dengan UU No 13 tahun 2011. Sebelumnya, verifikasi dan validasi data seperti ini belum dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena belum pernah ada anggaran, maka belum pernah dilakukan. Maka dari itu, verifikasi dan validasi ini termasuk ke dalam APBN-P. Ini termasuk baru juga di Kementerian Sosial," kata Khofifah.

Namun, Khofifah berharap, ke depannya validasi data dapat dilakukan secara rutin setiap dua tahun. Hal itu sesuai mandat undang-undang dan dapat dilakukan dengan bantuan APBN yang sudah lebih terencana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Nasional
KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.