Wacana Polisi Parlemen Dinilai Konyol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, wacana pembentukan polisi parlemen untuk meningkatkan pengamanan di Gedung Parlemen sebagai sebuah ide yang konyol.

"Tugas polisi memang menjaga keamanan dan melindungi setiap warga negara, tanpa kecuali. Tanpa ada kesatuan khusus polisi parlemen, sudah menjadi tugas polisi membantu keamanan di sekitar kompleks parlemen," kata Bonar Tigor Naipospos dihubungi di Jakarta, Selasa (14/4/2015), seperti dikutip Antara.

Bonar mengatakan, di negara demokratis, gedung parlemen merupakan rumah rakyat. Rakyat sebagai konstituen bisa leluasa bertemu dan menyuruh anggota parlemen sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya.

"Yang berdaulat adalah rakyat, bukan wakil rakyat. Ancaman teror tidak akan terjadi selama parlemen bekerja dengan baik dan serius menyalurkan aspirasi rakyat," tuturnya.

Bonar menilai, polisi parlemen nyaris tidak ada urgensinya. Karena itu, wacana tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan oleh publik. (Baca: Perketat Pengamanan, DPR Ingin Bentuk Polisi Parlemen).

Pertanyaan yang mungkin muncul, misalnya, apakah ada kekhawatiran terhadap perseteruan antara dua kubu di partai politik dan perkelahian antaranggota parlemen, sehingga diperlukan polisi parlemen.

"Atau anggota DPR hanya sekadar ingin mendapat pengawalan, misalnya 'voorrijder', saat berkendara mobil. Atau jangan-jangan itu hanya ucapan manis dari Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti agar mendapat dukungan sebagai kapolri," ucapnya.

Daripada membentuk satuan khusus polisi parlemen, Bonar menyarankan agar kepolisian meningkatkan saja koordinasi dengan pihak pengamanan dalam (pamdal) yang sudah ada di kompleks parlemen.

"Selama ini kepolisian telah membantu dan menjaga keamanan di kompleks parlemen. Semua berjalan baik. Tingkatkan saja koordinasi dan profesionalitas kerja baik oleh pamdal maupun polisi," tukasnya.

DPR dan pimpinan Polri mewacanakan pembentukan polisi parlemen. Wacana tersebut telah diperbincangkan oleh Wakapolri dengan sejumlah pimpinan DPR. (baca: Pimpinan Baleg DPR: AC Bisa Saja Dikasih Racun, Mati Kita)

Wakapolri menjelaskan keberadaan polisi parlemen, yang juga ada di negara-negara lain, bertujuan agar penataan dan pengaturan keamanan di kompleks parlemen lebih efektif.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan polisi parlemen bisa untuk mengantisipasi ancaman dan teror yang mungkin muncul terhadap anggota DPR.

Berdasarkan draf dokumen Desain dan Konsep Usulan Parliamentary Police (Polisi Parlemen) yang didapat Kompas.com, pimpinan tertinggi Polisi Parlemen nantinya akan diisi Direktur Polisi Parlemen yang dijabat oleh anggota Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Direktur dibantu oleh dua unsur pembantu pimpinan, yakni Kasubagrenmin dan Kasubagbinops. Kepalanya dijabat polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol).

Polisi parlemen membutuhkan 1.194 personel, dari tingkatan direktur tingkat bawah. Polisi Parlemen ini juga akan diberikan berbagai fasilitas, mulai dari kantor, hingga mess atau asrama personel. (Baca: Polisi Pertimbangkan Untung Ruginya Bentuk Polisi Parlemen)

Polisi Parlemen ini juga akan dibekali alat pemadam api ringan sebanyak 60 buah. Mereka juga dibekali dengan senjata, yakni senjata api berlaras pendek sebanyak 250 unit dan berlaras panjang sebanyak 100 unit.

Selain itu, para pimpinan di Polisi Parlemen ini juga akan diberi rumah dinas. Ada 130 rumah dinas yang direncanakan untuk dianggarkan. Termasuk golf car sebanyak 7 unit, sepeda gunung 20 unit, dan berbagai peralatan lainnya dalam menjalankan tugas pengamanan.