Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Kehadiran Zulkifli di Kongres PDI-P Tak Pengaruhi Soliditas KMP

Kompas.com - 09/04/2015, 21:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Kongres IV PDI Perjuangan tak memengaruhi soliditas Koalisi Merah Putih. Dia menilai, kehadiran Zulkifli di Kongres PDI-P tersebut bukan merupakan sinyal PAN akan pindah haluan ke Koalisi Indonesia Hebat.

"Kehadiran Bang Zul di acara pembukaan kongres PDI-P tidak memengaruhi soliditas KMP," kata Viva Yoga, saat dihubungi, Kamis (9/4/2015).

Menurut dia, kehadiran Zulkifli semata-mata hanya memenuhi undangan dan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR RI, bukan Ketua Umum PAN. 

"Oleh karena itu Bang Zul memakai baju batik, tidak memakai baju PAN," katanya.

Viva mengatakan, sebagai Ketua MPR, Zulkifli harus menjadi simbol perekat bangsa yang tidak tersekat oleh perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan agama. 

"Memang sosok Bang Zul terkesan susah dipisahkan antara sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, namun harus bisa dibedakan. Semuanya untuk demokrasi yang mensejahterahkan," ujarnya.

Zulkifi Hasan adalah satu-satunya ketua umum partai politik yang tergabung dalam KMP yang datang ke acara Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali. Sebelumnya, pada Rabu (8/4/2015) kemarin, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Soetrisno Bachir sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

PAN juga merupakan satu-satunya parpol KMP yang belum menentukan sikap soal hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang  mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Lakosono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com