Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Nilai Jajaran Deputi Luhut Seharusnya Tidak Terlalu Gemuk

Kompas.com - 31/03/2015, 18:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Presiden Jusuf Kallla menilai, struktur Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Luhut Panjaitan seharusnya tidak terlalu gemuk. Sebab, kata Kalla, sudah ada Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang membantu presiden.

"Nanti kita lihat, ya staf kan mestinya tidak terlalu besar ya. Memang karena sudah ada Setneg dan Setkab juga di situ," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Kalla malah mengaku, dia belum tahu jika Luhut sudah memiliki deputi-deputi yang membantu kerjanya kelak. Saat rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo hari ini, Luhut memperkenalkan deputinya satu per satu. Salah satunya adalah Deputi II Bidang Evakuasi dan Bappenas Yanuar Nugroho.

Selain Yanuar, deputi yang selama ini sudah mendampingi Luhut adalah Eko Sulistyo, yakni mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solo. Eko merupakan orang dekat Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.

Kepada wartawan, Eko mengatakan akan ditempatkan sebagai Deputi Bidang Media. Selain itu, ada pula Darmawan Prasojo, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Darmawan juga dikenal sebagai ekonom yang ahli di bidang energi.

Ada pula Purbaya Yudhi Sadewa, analis Danareksa Research Institute. Purbaya juga sempat menjadi staf ahli bagi Hatta Rajasa, saat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

Pejabat lain yang juga sering terlihat keluar masuk Kantor Staf Kepresidenan adalah Lambock V Nahattands. Lambock adalah mantan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lambock dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Hukum.

Kontroversi

Keberadaan Kantor Staf Kepresidenan sempat menjadi buah bibir ketika Presiden Jokowi memberikan kewenangan lebih bagi kantor yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan itu. Kantor Staf Kepresidenan diberi wewenang memonitor ratusan program prioritas.

Jusuf Kalla sempat mempertanyakan keberadaan Kantor Staf Kepresidenan yang dianggapnya membatasi wewenang pengawasan oleh Wakil Presiden. Bahkan, awalnya Kalla mengaku tidak diajak berkomunikasi dengan Presiden terkait Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Luhut Panjaitan. (Baca: JK Mengaku Tidak Diajak Komunikasi Saat Jokowi Bentuk Perpres untuk Luhut)

Setelah berbicara dengan Presiden Jokowi, Kalla menyatakan bahwa tidak ada benturan wewenang antara Staf Kepresidenan dan Wapres. Kalla dan Luhut pun telah membahas koordinasi pemerintahan agar ke depannya lebih baik. (Baca: Bertemu Luhut, Kalla Pastikan Tak Ada Pembagian Kewenangan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com